MUNDURNYA Dirjen Sumber Daya Air dan Dirjen Cipta Karya Usai Temuan BPK Kerugian Negara Rp 3 Triliun

Proyek-proyek tersebut diduga menjadi ajang bagi-bagi dengan fee hingga 50 persen, sehingga kualitas hasil akhir menjadi temuan BPK RI.

Menteri PU Ambil Alih: “Saya Butuh Lidi Bersih”

Melihat belum adanya langkah konkret, Dody memutuskan mengambil alih langsung penanganan persoalan.

Ia menegaskan akan membentuk majelis adhoc, tim baru di satker, serta menghidupkan kembali Komite Audit.

“Saya tidak bisa membersihkan rumah saya kalau sapu saya kotor. Maka saya butuh lidi bersih,” ujarnya.

Dody menekankan bahwa tim yang ia bentuk sendiri akan berfungsi sebagai “lidi bersih” untuk mengurai persoalan.

Dukungan langsung Jaksa Agung RI memperkuat langkah ini, dengan tiga aparat kejaksaan dimasukkan ke dalam tim khusus.

Amanah Presiden dan Uji Integritas Kelembagaan

Dody menegaskan bahwa langkah-langkah yang diambil merupakan pelaksanaan amanah Presiden RI Prabowo Subianto agar pengawasan di Kementerian PU diperketat khususnya di Balai.

Kasus ini menjadi ujian integritas kelembagaan, sekaligus momentum untuk memperbaiki tata kelola proyek infrastruktur agar bebas dari praktik monopoli dan rente.

Pengunduran diri dua Dirjen ini bukan sekadar peristiwa administratif, melainkan refleksi dari masalah sistemik yang melibatkan birokrasi, rekanan, hingga aparat penegak hukum.

Langkah Menteri PU membentuk tim “lidi bersih” menunjukkan komitmen untuk membersihkan kementerian, namun tantangan sesungguhnya adalah membongkar rantai monopoli proyek yang telah mengakar.

Apakah strategi adhoc dan audit internal cukup untuk memutus praktik rente, atau justru diperlukan reformasi struktural yang lebih dalam? 

Baca juga: Dugaan Korupsi Proyek Danau Siombak, KAMMI Lepas Tikus ke Kantor BBWS Sumatera II

Baca juga: KAMMI Lepas Tikus ke Kantor BBWS Sumatera II, Demo Dugaan Korupsi Proyek Danau Siombak

Kronologi yang diungkap Menteri PU Dody Hanggodo ini memperlihatkan bagaimana temuan BPK terkait dugaan kerugian negara yang awalnya hampir Rp 3 triliun, kemudian turun menjadi sekitar Rp 1 triliun, berujung pada pengunduran diri dua Dirjen strategis di kementerian.

Berikut beberapa poin penting: