Berita Viral

TEGURAN Keras Purbaya ke Dirut BPJS Kesehatan yang Nonaktifkan Banyak Peserta: Kayaknya Kita Konyol

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuat pernyataan keras ke Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Gufron Mukti. 

Tangkapan layar YouTube Kompas TV
PURBAYA TEGUR AJUDAN - Momen ketika Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, meminta agar ajudannya (kiri) tidak menghalangi wartawan untuk mengajukan pertanyaan, Kamis (23/10/2025). 

TRIBUN-MEDAN.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuat pernyataan keras ke Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Gufron Mukti

Purbaya menegur Ali Gufron saat Rapat Konsultasi Pimpinan Komisi DPR di Jakarta, Senin (9/2/2026).   

Teguran tersebut disampaikan Purbaya usai 11 juta peserta PBI JKN BPJS Kesehatan dinonaktifkan secara serentak.

Padahal, pemerintah kata Purbaya terus mengalokasikan anggaran untuk kuota nasional PBI JKN untuk 96,8 juta, tanpa adanya penurunan alokasi anggaran sedikit pun. 

Akibatnya, ketika tiba-tiba 11 juta penerima PBI statusnya non aktif, membuat gejolak di tengah masyarakat per Februari 2026.

"Karena sedemikian besar orang yang terpengaruh dan mereka tidak tahu bahwa mereka sudah tidak masuk daftar lagi, sehingga kerasa itu 10 persen, kalau 1 persen gak ribut orang-orang," kata Purbaya saat Rapat Konsultasi Pimpinan Komisi DPR di Jakarta, Senin (9/2/2026).

Baca juga: Lirik Lagu Simalungun Holong Terlarang Dipopulerkan oleh Ani Manik

Baca juga: Lirik Lagu Simalungun Sorod Ni Ranggiting Dipopulerkan Intan br Saragih

Purbaya berpendapat seharusnya penonaktifan status PBI itu dilakukan oleh BPJS Kesehatan secara bertahap dengan merata-ratakan tiap tiga bulan jumlah yang akan dikeluarkan dari daftar PBI, bukan langsung serentak seperti bulan ini.

"Jadi ini yang musti dikendalikan ke depan. Kalau angkanya sedrastis begini ya di smoothing sedikit lah, di average 3-5 bulan, terserah. Tapi, jangan menimbulkan kejutan seperti itu," ucap Purbaya.

Purbaya menekankan, penonaktifan secara mendadak, dan besar-besaran yang menimbulkan keributan di tengah-tengah masyarakat itu menurut Purbaya telah merugikan pemerintah. 

Sebab, anggaran yang dikucurkan pemerintah ke PBI tetap, sedangkan citra pemerintah di mata publik menjadi buruk.

"Karena tiba-tiba ketika ada yang mau cuci darah tiba-tiba enggak eligible, gak berhak, kan itu kayanya kita konyol, padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ, uang keluar, image jelek jadinya. Pemerintah rugi dalam hal ini pak," tegasnya.

"Jadi kita masalahnya ini adalah masalah operasional, masalah management, dan masalah sosialisasi yang harus bisa diberesken secepatnya. Kalau itu membuat uang yang saya keluarkan untuk anda lebih kecil, saya mendukung, ribut kecil enggak apa," 

"Tapi ini kan uang yang saya keluarkan sama, ribut lagi, saya rugi banyak pak. Ke depan tolong dibetulin," ucapnya.

Baca juga: Lirik Lagu Simalungun Holong Terlarang Dipopulerkan oleh Ani Manik

Baca juga: Lirik Lagu Simalungun Sorod Ni Ranggiting Dipopulerkan Intan br Saragih

Pastikan Tidak Ada Pengurangan

Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, pemerintah punya anggaran yang cukup untuk membiayai kepesertaan BPJS Kesehatan PBI. 

Sumber: Tribunnews
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved