KPK Terima Data Baru dari PPATK, Wakil Ketua PN Depok juga Terima Rp 2,5 Miliar dari PT DMV

Atas temuan tersebut, Bambang pun disangkakan melanggar Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Baca juga: Jumlah Harta Kekayaan Bambang Setyawan, Hakim Senior yang Diciduk KPK, Rekam Jejak Karier Sang Hakim

KPK menetapkan lima orang tersangka suap eksekusi pengosongan lahan PN Depok. Mereka adalah:

1. Ketua PN Depok, I Wayan Eka Mariarta (EKA)

2. Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setyawan (BBG)

3. Jurusita di PN Depok, Yohansyah Maruanaya (YOH)

4. Direktur Utama PT Karabha Digdaya (KD), Trisnadi (TRI)

5. Head Corporate Legal PT Karabha Digdaya, Berliana Tri Kusuma (BER). 

Kasus ini bermula pada 2023 ketika PN Depok mengabulkan gugatan PT Karabha Digdaya, badan usaha di lingkungan Kementerian Keuangan, dalam sengketa lahan seluas 6.500 meter persegi di Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. 

Putusan tersebut kemudian dikuatkan melalui upaya banding dan kasasi. 

Selanjutnya, pada Januari 2025, PT Karabha Digdaya mengajukan permohonan eksekusi pengosongan lahan kepada PN Depok berdasarkan putusan tersebut. 

Namun, hingga Februari 2025, eksekusi belum dilaksanakan. 

PT Karabha Digdaya kemudian berulang kali mengajukan permohonan eksekusi karena lahan tersebut akan segera dimanfaatkan. 

“Di sisi lain pihak masyarakat juga mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK) atas putusan dimaksud, pada Februari 2025,” jelas Asep. 

Dalam kondisi tersebut, I Wayan Eka Mariarta dan Bambang Setyawan meminta Yohansyah Maruanaya bertindak sebagai “satu pintu” yang menjembatani kebutuhan PT Karabha Digdaya dengan PN Depok. 

“YOH diminta melakukan kesepakatan diam-diam terkait permintaan fee sebesar Rp 1 miliar dari EKA dan BBG kepada pihak PT KD melalui saudari BER selaku Head Corporate Legal PT KD, dalam percepatan penanganan eksekusi tersebut,” ucap dia.