Pilkada Langsung Mahal? Pakar: Pemilu Tiap Orang Rp 50 Ribu Per Tahun, MBG Rp 15 Ribu Per Hari

TRIBUN-MEDAN.COM - Penolakan masyarakat sipil terhadap wacana pilkada melalui DPRD terus menguat.

Selain dinilai sebagai kemunduran demokrasi, skema pilkada tidak langsung itu juga dianggap menyimpang dari konstitusi dan semangat reformasi.

Masyarakat sipil pun menyerukan kewaspadaan terhadap berbagai upaya pembajakan kedaulatan rakyat.

Mekanisme pilkada tidak langsung bukan hanya sebagai kemunduran demokrasi, melainkan juga penyimpangan serius terhadap konstitusi dan konsensus reformasi.

Adanya wacana pengalihan mandat memilih dari rakyat ke tangan elite parlemen daerah tidak sesederhana perubahan prosedural, tetapi sebuah pengkhianatan terhadap roh reformasi dan upaya sistematis melakukan resentralisasi kekuasaan yang mencederai prinsip demokrasi konstitusional.

Rakyat yang biasanya ikut dalam pesta demokrasi lima tahunan, kini mulai diwacanakan diambil alih DPRD. Artinya, ongkos pilkada bisa semakin mahal, karena berpotensi terjadinya transaksi besar-besaran di fraksi-fraksi untuk menentukan kepala daerah. Sementara, rakyat hanya jadi penonton.

Apakah parlemen ingin mengambil seluruh hak konstitusional rakyat?

Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti menanggapi adanya penilaian bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dilakukan langsung membutuhkan biaya mahal. Sehingga Pemilu langsung ini pun dijadikan alasan untuk mendorong adanya wacana Pilkada melalui DPRD.

Ray menjelaskan, pengertian mahal dalam pelaksanaan Pemilu langsung ini bisa dilihat dari dua sudut pandang. Yakni mahal karena biaya pelaksanaan Pemilu atau mahal karena biaya operasional untuk calon-calon kepala daerah.

"Saya tidak tahu mereka menyebut ini kan mahal itu ada dua pengertiannya kan. Mahal dalam pengertian biaya pelaksanaannya, mahal dari pengertian biaya operasional dari para calon-calonnya," kata Ray dilansir kanal YouTube Abraham Samad Speak Up, Minggu (11/1/2026).

Pertama dari aspek pembiayaan pelaksanaan Pemilu langsung, Ray kemudian memberikan contoh penghitungan kasar biayanya pada Pilkada 2024 kemarin. 

Dalam Pilkada 2024, total anggaran yang dihabiskan untuk menggelar Pemilu langsung sekitar Rp 40 triliun. Lalu anggaran tersebut dibagi dengan total jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di Pemilu 2024 sekitar 204 juta orang. Hasilnya hanya membutuhkan dana sekitar Rp200 - Rp300 ribu per orangnya, untuk menggelar Pemilu yang diadakan sekali dalam lima tahun.

Jumlah dana Rp200 - Rp300 ribu ini jika dibagi lagi lima, karena Pemilu diadakan lima tahun sekali, maka hasilnya per orang hanya membutuhkan dana yang tidak sampai Rp50 ribu per tahunnya.

"Kan kita bahas yang pertama dulu dari aspek pembiayaan. Kalau saya enggak tahu mereka berhitung kayak apa kalau bisa dibilang mahal. Kalau kita misalnya mengambil contoh Pilkada kemarin nih 2024 itu totalnya habis sekitar 40 triliun."

"Total itu sudah dinaikin, sebetulnya Rp 37-38 triliun tapi kita naikkan aja 40 triliun kan. Coba dibagi dengan 204 juta pemilih berapa? Sekitar Rp200.000 per kepala. Ini dihitung aja ya."