Penyebab Jokowi Tegas Tak Beri Ampun Roy Suryo, Rismon dan Dokter Tifa Soal Kasus Ijazah

TRIBUN-MEDAN.com - Alasan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) tegas untuk tidak memberi ampun kepada tiga orang yang terus menggeruduk keaslian ijazah yang dimilikinya.

Ketiga orang tersebut, yakni Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma. Tiga orang tersebut dinilai Jokowi tidak layak mendapatkan pengampunan.

Bukan tanpa alasan, ketiganya dianggap sudah melampaui batas kewajaran sehingga perlu diberi sanksi sebagai efek jera.

“Ada tiga nama yang kelihatannya terlalu ekstrem. Mereka tidak pernah mau menerima fakta bahwa ijazah Pak Jokowi itu benar, meskipun polisi sudah melakukan gelar perkara dan membuktikannya," Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden-Jalan Perubahan (Bara JP), Willem Frans Ansanay, dikutip dari Wartakota, Minggu (21/12/2025). 

"Tindakan mereka dijerat pasal berlapis, dan untuk mereka, Pak Jokowi akan teruskan proses hukumnya agar ada efek jera,” sambung Willem.

Hal ini disampaikan Willem setelah menemui Jokowi di kediaman pribadinya di Sumber, Solo, Jawa Tengah, Jumat (19/12/2025).

Willem menyebutkan, dalam diskusi empat mata tersebut, Jokowi menegaskan dirinya bukanlah tipikal pemimpin pendendam dan menyatakan sikap terbukanya untuk memaafkan sebagian besar tersangka yang terlibat dalam kasus tudingan ijazah palsu.

Dari 12 nama yang terseret dalam pusaran kasus ini, kata Willem, Jokowi bersedia memberikan pengampunan kepada mereka yang sekadar terbawa arus.

“Pak Jokowi menyampaikan, beliau bukan orang yang tidak pemaaf. Jadi dari 12 nama itu, tidak semua akan dituntut terus. Sebagian besar akan dimaafkan,” ujar Willem.

Meski membuka pintu maaf, Willem menegaskan bahwa Jokowi memberi garis demarkasi yang tegas. Jokowi menegaskan proses hukum akan tetap berjalan bagi tiga nama utama yang dinilai bertindak terlalu ekstrem dan menolak fakta hukum.

Willem menambahkan, Bara JP mendukung penuh langkah Jokowi tersebut. Menurutnya, ijazah Jokowi yang asli sudah divalidasi dan dipublikasikan oleh penyidik Polri.

Narasi yang terus digaungkan oleh kelompok ini dinilai sebagai upaya pembodohan publik yang harus dihentikan lewat jalur hukum.

Selain membahas kasus hukum, pertemuan tersebut juga menyinggung peta politik pasca-kepemimpinan Jokowi.

Willem menilai serangan isu ijazah palsu ini bukan sekadar masalah administrasi, melainkan upaya sistematis untuk mendegradasi kredibilitas Jokowi dan keluarganya, sekaligus sebagai langkah "curi start" menuju Pilpres 2029.

“Ini rangkaian menuju 2029. Setelah kami suarakan Prabowo-Gibran dua periode, banyak pihak yang menentang karena dianggap terlalu dini. Namun, mereka yang menentang itu justru sudah 'keluar dari sarang' dan bermanuver seolah ingin maju sebagai capres,” ungkap Willem.