Menteri ESDM Bahlil Akui Stok Cadangan LPG Sempat di Level Krisis: Bikin Saya Pusing

TRIBUN-MEDAN.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa cadangan Liquefied Petroleum Gas (LPG) nasional sempat berada pada level kritis, yakni kurang dari 10 hari, pada 4 April 2026 lalu.

Kondisi ini sempat membuat Bahlil merasa khawatir, mengingat ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG masih sangat tinggi.

"LPG kita itu 75 persen kita impor. Dari total konsumsi LPG kita 8,5 juta ton, produksi kita itu tidak lebih dari 1,6 juta. Jadi itu yang menjadi impor itu yang bikin saya pusing tidurnya agak repot.

 Nah, di tanggal 4 kemarin cadangan LPG kita itu tidak sampai 10 hari," ujar Bahlil dalam acara Silaturahmi dan Halalbihalal Keluarga Besar Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Bahlil menambahkan, idealnya cadangan operasional LPG nasional harus berada di atas minimal 10 hari agar keamanan konsumsi masyarakat tetap terjamin.

Untuk mengatasi situasi kritis ini, pemerintah bergerak cepat dengan melakukan negosiasi pasokan kargo LPG dari sejumlah negara sahabat.

Diplomasi energi pun dijalankan dengan Jepang, Australia, hingga Brunei Darussalam, demi memastikan pasokan LPG segera tiba di perairan Indonesia.

"Tetapi alhamdulillah kita mampu mengarahkan beberapa kargo kita ya. Negosiasi dengan Jepang dapat, kemudian Australia dan Brunei Darussalam," kata Ketua Umum Partai Golkar ini.

Bahlil menegaskan, berkat masuknya pasokan dari hasil negosiasi tersebut, stok LPG nasional kini sudah kembali stabil.

"Dan sekarang kapal sudah ada yang masuk dan cadangan kita sekarang sudah di atas 10 hari untuk LPG. Jadi sudah lewat," tuturnya.

Prabowo Perintahkan Bahlil Basmi Tambang Ilegal, Abaikan Kepentingan Teman dan Keluarga Demi Rakyat

Suasana rapat kabinet di Istana Kepresidenan mendadak berubah tegang ketika pembahasan menyentuh soal tambang bermasalah di kawasan hutan.

Nada tegas dan tanpa kompromi mengemuka, seolah menandai bahwa persoalan ini bukan lagi sekadar evaluasi administratif, melainkan urusan yang harus dituntaskan secepat mungkin.

Di hadapan jajaran menteri, Prabowo Subianto langsung menyoroti lambannya target waktu yang diajukan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.

Permintaan waktu dua pekan untuk menuntaskan pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) bermasalah dianggap terlalu lama.

“Berapa hari laporan kembali ke saya?” tanya Prabowo kepada Bahlil dalam rapat kabinet di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (8/4/2026).