Respons Menteri Kehutanan Didesak Mundur dari Jabatannya, DPR: Gak Paham tentang Kehutanan

TRIBUN-MEDAN.com - Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni didesak mundur dari jabatannya.

Desakan agar Menhut mundur muncul dari DPR.

Sang menteri dianggap tidak sanggup menjalankan tugas, dikaitkan dengan bencana banjir di Sumatera.

Seperti diketahui, sejumlah perusahaan diduga membabat hutan, ikut memicu banjir bandang beberapa waktu lalu.

Baca juga: 8 Perusahaan Diduga Babat Hutan Picu Banjir, Bupati Marah, Susi Pujiastuti: Kenapa Baru Sekarang

Bencana banjir dan longsor menerpa di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. 

Berdasarkan jumlah korban meninggal dunia akibat banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat per Rabu (3/12/2025) pukul 18.00 WIB diketahui sebanyak 770 orang.

Ratusan korban tersebut tersebar di Aceh sebanyak 277 orang, Sumatera Utara (Sumut) sebanyak 299 orang, dan Sumatera Barat (Sumbar) sebanyak 194 orang.

Jumlah korban diprediksi terus bertambah lantaran ratusan korban lainnya belum ditemukan. 

Selain mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, ratusan ribu warga di areal terdampak kehilangan harta benda dan sanak saudaranya.

Sejumlah infrastruktur milik pemerintah pun porak-poranda.

Bagaimana respons  Raja Juli Antoni terkait desakan mundur?

Menteri Kehutanan menyatakan dirinya siap dievaluasi terkait banjir bandang hingga longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. 

"Saya yakin ya namanya kekuasaan itu milik Allah ya, dan itu hak prerogatif Presiden. Jadi saya siap dievaluasi," kata Raja Juli, seusai rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Raja Juli mengatakan, dirinya tidak anti terhadap segala kritikan dan masukan masyarakat.

Ia menganggapnya bagian dari aspirasi.