Disuruh Prabowo Jaga Hutan, Menhut Raja Juli Antoni Mengaku Tak Beri Izin Perusahaan Tebang Pohon

TRIBUN-MEDAN.com - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjadi salah satu pejabat yang paling disorot usai banjir bandang melanda Sumatera.

Banjir bandang yang melanda Batangtoru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara membawa kayu gelondongan. Ini dipastikan karena adanya aktivitas penebangan hutan di hulu sungai.

Raja Juli Antoni mengaku Kementerian Kehutanan tidak ada menerbitkan keputusan kepada perusahaan untuk menebangi pohon.

Menteri Kehutanan juga mengungkap isi pesan khusus dari Presiden Prabowo Subianto saat dirinya pertama kali dilantik Oktober 2024 lalu.

Menurut Raja Juli, hanya ada dua amanat yang disampaikan Prabowo: menjaga hutan Indonesia dan berani bertindak.

“Pak Presiden berpesan dua hal. Pertama, jaga hutan. Kedua, harus berani,” ujar Raja Juli usai rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025) dilansir dari Tribunnews

Rapat tersebut membahas bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra.

Raja Juli menambahkan, Prabowo juga mengingatkan agar dirinya berhati-hati dalam menerbitkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

Ia menegaskan, selama menjabat tidak ada satu pun izin PBPH baru untuk penebangan yang ia keluarkan. 

“Semua izin yang saya terbitkan adalah untuk jasa lingkungan, yakni izin menanam,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, Raja Juli menyebut telah mencabut 18 PBPH pada Februari lalu.

Ke depan, Kementerian Kehutanan akan kembali mencabut 20 izin perusahaan berkinerja buruk, dengan total lahan sekitar 750.000 hektar, termasuk di tiga provinsi yang terdampak banjir dan longsor.

Raja Juli juga menyinggung langkah pemerintah menjaga hutan melalui pembentukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dan pemulihan 12 juta hektar lahan kritis.

“Satgas PKH dibentuk Januari 2025. Kami sudah menyita 3,5 juta hektar sawit ilegal di kawasan hutan. Kini satgas bekerja menertibkan pertambangan ilegal,” jelasnya.

Ia meminta dukungan publik untuk menjalankan amanah tersebut, sekaligus menegaskan siap dievaluasi oleh Presiden maupun masyarakat.