PRESIDEN Prabowo Janji Usut Perusakan Hutan di Sumut: Persoalan Nyawa dan Keselamatan Manusia

TRIBUN-MEDAN.com - Presiden Prabowo berjanji akan menyelidiki kasus perusakan hutan di Sumut. Kerusakan hutan di Sumut sudah terbilang parah hingga mengakibatkan bajir hebat di Sumut. 

Pembalakan liar mengakibatkan hutan gundul dan tidak ada yang menahan air dari curah hujan yang tinggi. 

Kasus banjir dan longsor di Sumut mengakibatkan puluhan orang meninggal. 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno memastikan perbaikan hulu ke hilir akan dilakukan pemerintah Prabowo untuk mencegah banjir di Sumatra.

Perbaikan dari hulu ke hilir itu mencakup penataan penggunaan lahan, pemulihan kawasan hutan, serta optimalisasi waduk retensi, situ, dan aliran sungai.

Perbaikan ini sebagaimana yang telah diterapkan dalam penanganan banjir beberapa waktu yang lalu di Jabodetabek.

Hal itu diungkapkan Pratikno saat menggelar Rapat Tingkat Menteri Percepatan Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor.

“Ini adalah persoalan nyawa dan keselamatan manusia. Pemerintah bergerak cepat, terkoordinasi, dan masif untuk memastikan seluruh masyarakat terdampak dapat tertangani dengan baik,” pungkas Menko PMK.

Baca juga: HUJAN Es dan Angin Kencang Landa Kota Depok, Atap Rumah Warga Terangkat, Warga Sempat Panik

Baca juga: POLISI Pastikan Gary Iskak Tak Terpengaruh Alkohol Saat Kecelakaan: Korban Kehilangan Kendali

Rapat ini berlangsung di Graha BNPB, Jakarta Timur, pada Kamis (27/11/2025), dengan pembahasan terfokus pada kondisi terkini di lapangan, urgensi penanganan darurat, serta percepatan pemulihan infrastruktur dan layanan dasar di daerah terdampak.

Selain itu berdasarkan penjelasan dari BMKG dalam rapat, badai siklon tropis Senyar telah memicu hujan sangat lebat, angin ekstrim, banjir, longsor, serta gangguan transportasi laut di tiga provinsi. 

Di sisi lain, laporan BNPB, Basarnas, serta para kepala daerah menunjukkan bertambahnya korban jiwa dan meluasnya kerusakan infrastruktur, termasuk jembatan putus, jalan yang tertimbun longsor, dan akses darat yang terisolasi.

"Pemerintah pusat dan daerah terus bekerja keras untuk penanganan darurat. Kami belum dapat menyampaikan angka pasti korban jiwa karena proses pendataan masih berlangsung dan terus diperbarui,” ujar Menko PMK Pratikno.

Menko PMK menegaskan arahan langsung Presiden RI Prabowo Subianto agar fase tanggap darurat ditangani secara serius, cepat, dan terkoordinasi, sekaligus mulai menyiapkan langkah pemulihan pascabencana.

“Bapak Presiden Prabowo telah memerintahkan kami untuk menangani fase tanggap darurat ini secara serius dan cepat. Pada saat yang sama, pemerintah mulai menyiapkan pemulihan agar infrastruktur yang terdampak dapat segera kembali berfungsi,” tegasnya.

Seluruh daerah terdampak juga telah menetapkan status darurat bencana, yang menjadi dasar hukum bagi pemerintah pusat untuk mengerahkan sumber daya dan melakukan intervensi sesuai ketentuan Undang-Undang Penanggulangan Bencana.