DAFTAR 10 Nama Pilihan Prabowo di Komisi Reformasi Polri, Ada Jenderal Listyo Sigit

Ringkasan Berita:Komisi Reformasi Polri

• Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Komisi Reformasi Polri yang berisi 10 orang.
• Jimly Asshiddiqie didapuk jadi Ketua Komisi Reformasi Polri.
• Ada 3 mantan Kapolri yang masuk Komisi Reformasi Polri, yakni Badrodin Haiti (2015-2016), Tito Karnavian (2016-2019), dan Idham Azis (2019-2021). 
• Kapolri Jenderal Listyo Sigit juga masuk Komisi Reformasi Polri.
• Nama lainnya adalah Yusril Ihza Mahendra, Otto Hasibuan, Andi Agtas, Mahfud MD, Ahmad Dofiri.

TRIBUN-MEDAN.com - Komisi Reformasi Polri resmi dibentuk Presiden Prabowo Subianto.

Pelantikan ketua dan sembilan anggota Komisi Reformasi Polri berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (7/11/2025).

Presiden Prabowo memilih mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie untuk menduduki posisi Ketua Komisi Reformasi Polri.

Sementara sembilan anggota pilihan Prabowo diisi sejumlah tokoh yang sudah tak asing lagi di publik.

Termasuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang masuk dalam anggota Komisi Reformasi Polri.

Di antara anggota lainnya, terdapat tiga mantan Kapolri. 

Ketiganya adalah Jenderal (Purn) Badrodin Haiti yang merupakan Kapolri periode 2015-2016. Kemudian, Jenderal (Pun) Tito Karnavian yang menduduki jabatan Kapolri pada 2016-2019, dan Jenderal (Purn) Idham Azis yang merupakan Kapolri periode 2019-2021. 

Selain ketiganya, ada purnawiran Polri lainnya yang dilantik menjadi anggota Komisi Reformasi Polri yakni Ahmad Dofiri. 

Dofiri sebelumnya juga dilantik menjadi Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian.

Pelatikan 10 orang Komisi Reformasi Polri dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditetapkan 7 November 2025. 

Berikut nama-nama yang dilantik: 

Ketua: Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008 

Anggota: 
- Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra 

- Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan