PENGAKUAN Luhut Soal Proyek Kereta Cepat Whoosh Kini Beban Utang Negara: Saya Terima Sudah Busuk

TRIBUN-MEDAN.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa kereta cepat Whossh sudah busuk dari awal. 

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KJCB) menjadi permasalahan saat ini. Kebijakan membeli kereta cepat di era Jokowi menyebabkan utang besar ke China.  

Proyek ini telah beroperasi selama dua tahun. 

Perusahaan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mencicil utang pokok dan bunga ke pihak China.

Di era Presiden Jokowi, Luhut ikut mengurusi KCJB saat itu karena menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Ia mengaku ikut berunding dengan China terkait negosiasi proyek tersebut.

"Saya sudah bicara dengan China karena saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya terima sudah busuk itu barang. Kemudian kita coba perbaikin, kita audit, BPKP, kemudian kita berunding dengan China," beber Luhut dalam acara "1 Tahun Prabowo-Gibran" di Jakarta, dikutip pada Sabtu (18/10/2025), via Kompas.com.

Baca juga: MENKEU Purbaya Geram Usai Viral Gerombolan Pegawai Bea Cukai Nongkrong: Gue Pecat,Persulit Hidupnya!

Baca juga: Hadiri Wisuda Poltekpar Medan, Wamenpar Tekankan Penguatan SDM Pariwisata

Soal beratnya beban utang dan bunga yang harus ditanggung BUMN Indonesia yang terlibat di proyek KCJB, menurut Luhut, hal itu sudah masuk dalam negosiasi dengan pihak China dan saat ini tinggal menunggu keputusan presiden.

"Dan China mau untuk melakukan. Tapi kemarin pergantian pemerintah agak terlambat. Sehingga sekarang perlu nunggu Keppres (Keputusan Presiden) supaya timnya segera berunding, dan sementara China-nya sudah bersedia kok, enggak ada masalah," katanya.

Lebih lanjut Luhut menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto akan menerbitkan Keppres untuk menyelesaikan persoalan utang Kereta Cepat Jakarta Bandung kepada China.

Penerbitan Keppres juga berkaitan dengan restrukturisasi utang KCIC.

"Ya itu kan harus restrukturisasinya. Sekarang sedang dikerjakan, dari kantor saya Seto (Anggota DEN Septian Hario Seto) yang paham betul mengenai itu. Dan tadi pagi saya tanya, kita tinggal tunggu Keppres saja," ujar Luhut.

"Mau Ada Keppres dari Presiden mengenai tim-nya dan saya sudah koordinasi dengan Pak Rosan karena dulu saya yang nanganin. Jadi supaya berlanjut saya sudah beritahu Pak Rosan," lanjutnya.

Luhut menyampaikan, ia sepakat dengan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya soal APBN tidak akan lagi digunakan untuk KCJB sebagaimana yang sudah dilakukan pemerintah di masa lalu.

Ia bilang, yang diperlukan sekarang untuk penyelesaian pembayaran cicilan utang Kereta Cepat Jakarta Bandung, adalah melakukan restrukturisasi dan melakukan perundingan dengan pihak kreditur dari China.

"Kita ribut-ribut Whoosh, Whoosh itu masalahnya apa sih? Whoosh itu tinggal restructuring saja. Siapa yang minta APBN? Enggak ada yang pernah minta APBN. Restructuring," ucap Luhut.

Total utang Kereta Cepat Jakarta Bandung

Dirangkum dari pemberitaan Kompas.com, jumlah investasi pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung menembus sekitar 7,27 miliar dollar AS atau Rp 120,38 triliun (kurs Rp 16.500).

Dari total investasi tersebut, sekitar 75 persen dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB), dengan bunga sebesar 2 persen per tahun.

Utang pembangunan Whoosh dilakukan dengan skema bunga tetap (fixed) selama 40 tahun pertama.

Bunga utang KCJB ini jauh lebih tinggi dari proposal Jepang yang menawarkan 0,1 persen per tahun.

Selain itu, total utang tersebut belum menghitung tambahan penarikan pinjaman baru oleh KCIC karena adanya pembengkakan biaya (cost overrun) yang mencapai 1,2 miliar dollar AS, bunga utang tambahan ini juga lebih tinggi, yakni di atas 3 persen per tahun.

Sebagian besar pembiayaan proyek Whoosh memang ditopang dari pinjaman CDB, ditambah penyertaan modal pemerintah lewat APBN, serta kontribusi ekuitas konsorsium BUMN Indonesia dan perusahaan China sesuai porsi sahamnya masing-masing di KCIC.

Lebih dari separuh biaya untuk menutup cost overrun berasal dari tambahan utang CDB.

Sisanya berasal dari patungan modal BUMN Indonesia dan pihak China yang menggarap proyek ini.

Cost overrun itu ditanggung oleh kedua belah pihak, di mana 60 persen ditanggung oleh konsorsium Indonesia dan 40 persen ditanggung oleh konsorsium China.

(*/tribun-medan.com)

Artikel sudah tayang di tribun-jatim

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan