HEBOH Utang Kereta Cepat Whoosh, Kini Luhut Panjaitan Bilang Sejak Awal Proyek Memang Sudah Busuk

TRIBUN-MEDAN.com - Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Kereta Cepat Whoosh menuai sorotan tajam dari publik lantaran utangnya yang mencapai Rp 120 triliun menjadi beban berat bagi BUMN Indonesia, terutama PT KAI sebagai pemimpin konsorsium.

Nama mantan Presiden Jokowi pun terseret, dan disebut-sebut memaksakan proyek Kereta Cepat Whoosh untuk dijalankan meski sejumlah pihak sudah memberikan peringatan.

Selama proses pembangunan, Kereta Cepat Whoosh yang semula dijanjikan sebagai kerja sama murni antarperusahaan (business to business) akhirnya harus mengandalkan dana APBN untuk menyelamatkan keberlanjutannya.

Sejak awal, banyak pihak menilai proyek ini berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari bagi BUMN yang dilibatkan. Mereka menyoroti perencanaan keuangan yang dinilai terlalu optimistis serta pembengkakan biaya yang terus terjadi selama masa konstruksi.

Kini, meski proyek tersebut telah beroperasi selama dua tahun, masalah baru muncul. Yakni PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) harus mencicil utang pokok dan bunga ke pihak China. 

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengakui secara terbuka kalau proyek Kereta Cepat Whoosh sudah bermasalah sejak awal perencanaan.

Di era Presiden Jokowi, Luhut ikut mengurusi KCJB saat itu karena menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. 

Ia mengaku ikut berunding dengan China terkait negosiasi proyek tersebut. 

"Saya sudah bicara dengan China karena saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya terima sudah busuk itu barang. Kemudian kita coba perbaikin, kita audit, BPKP, kemudian kita berunding dengan China," beber Luhut dalam acara "1 Tahun Prabowo-Gibran" di Jakarta, dikutip pada Sabtu (18/10/2025). 

Soal beratnya beban utang dan bunga yang harus ditanggung BUMN Indonesia yang terlibat di proyek KCJB, menurut Luhut, hal itu sudah masuk dalam negosiasi dengan pihak China dan saat ini tinggal menunggu keputusan presiden.

Lebih lanjut Luhut menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto akan menerbitkan Keppres untuk menyelesaikan persoalan utang Kereta Cepat Jakarta Bandung kepada China. 

Penerbitan Keppres juga berkaitan dengan restrukturisasi utang KCIC. 

"Ya itu kan harus restrukturisasinya. Sekarang sedang dikerjakan, dari kantor saya Seto (Anggota DEN Septian Hario Seto) yang paham betul mengenai itu. Dan tadi pagi saya tanya, kita tinggal tunggu Keppres saja," ujar Luhut. 

"Saya sudah koordinasi dengan Pak Rosan karena dulu saya yang nanganin. Jadi supaya berlanjut saya sudah beritahu Pak Rosan," lanjutnya. 

Luhut menyampaikan, ia sepakat dengan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya soal APBN tidak akan lagi digunakan untuk KCJB sebagaimana yang sudah dilakukan pemerintah di masa lalu.

Ia bilang, yang diperlukan sekarang untuk penyelesaian pembayaran cicilan utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung, adalah melakukan restrukturisasi dan melakukan perundingan dengan pihak kreditur dari China. 

"Kita ribut-ribut Whoosh, Whoosh itu masalahnya apa sih? Whoosh itu tinggal restructuring saja. Siapa yang minta APBN? Enggak ada yang pernah minta APBN. Restructuring," ucap Luhut. 

Baca juga: Mengenal Kereta Cepat Whoosh Rezim Jokowi yang Bikin Negara Rugi Rp 1,6 Triliun

Jumlah investasi pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung menembus sekitar 7,27 miliar dollar AS atau Rp 120,38 triliun (kurs Rp 16.500). 

Dari total investasi tersebut, sekitar 75 persen dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB), dengan bunga sebesar 2 persen per tahun. 

Utang pembangunan Whoosh dilakukan dengan skema bunga tetap (fixed) selama 40 tahun pertama. 

Bunga utang KCJB ini jauh lebih tinggi dari proposal Jepang yang menawarkan 0,1 persen per tahun. 

Selain itu, total utang tersebut belum menghitung tambahan penarikan pinjaman baru oleh KCIC karena adanya pembengkakan biaya (cost overrun) yang mencapai 1,2 miliar dollar AS, bunga utang tambahan ini juga lebih tinggi, yakni di atas 3 persen per tahun.

Sebagian besar pembiayaan proyek Whoosh memang ditopang dari pinjaman CDB, ditambah penyertaan modal pemerintah lewat APBN, serta kontribusi ekuitas konsorsium BUMN Indonesia dan perusahaan China sesuai porsi sahamnya masing-masing di KCIC. 

Lebih dari separuh biaya untuk menutup cost overrun berasal dari tambahan utang CDB. 

Sisanya berasal dari patungan modal BUMN Indonesia dan pihak China yang menggarap proyek ini. 

Cost overrun itu ditanggung oleh kedua belah pihak, di mana 60 persen ditanggung oleh konsorsium Indonesia dan 40 persen ditanggung oleh konsorsium China.

Penolakan Purbaya

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, pembayaran utang proyek Whoosh tidak perlu menggunakan dana APBN. 

Menurutnya, dividen yang diterima PT Danantara selaku perusahaan pengelola investasi dari BUMN mencapai hampir Rp 90 triliun, jumlah yang dinilai cukup untuk menutup kewajiban pembayaran utang proyek tersebut. 

“Danantara terima dividen dari BUMN kan hampir Rp 90 triliun. Itu cukup untuk menutup yang Rp 2 triliun bayaran tahunan untuk utang kereta cepat,” ujar Purbaya usai melakukan pertemuan dengan Dewan Pengawas BPI Danantara di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (15/10/2025). 

Ia menegaskan, pemerintah tidak akan menggunakan APBN untuk menalangi kewajiban pembayaran utang proyek KCJB. Sebaliknya, tanggung jawab tersebut berada di tangan Danantara sebagai entitas yang mengelola saham dan investasi BUMN di proyek strategis tersebut. 

“Jadi, tidak ada alasan menggunakan APBN. Dividen yang diterima Danantara itu besar, sangat memadai untuk menutup kewajiban tahunan,” kata Purbaya. 

Purbaya juga menyoroti pentingnya peran Danantara dalam menjaga kesehatan keuangan proyek-proyek strategis nasional, termasuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung. 

Ia menilai, dengan aliran dividen yang besar dari BUMN, Danantara seharusnya dapat memastikan pembayaran utang berjalan lancar tanpa membebani keuangan negara.

Pengamat Sudah Ingatkan Jokowi

Analis kebijakan publik, Agus Pambagio mengungkap, Presiden Jokowi saat masih menjabat, pernah mengumbar janji bahwa proyek Whoosh tidak akan rugi.

Selain itu, menurut Agus, Jokowi juga menyebut proyek tersebut baik untuk bangsa dan negara.

Janji itu disampaikan kepada Agus saat bertemu Jokowi di Istana Bogor pada 2019 silam.

Dalam pertemuan ini, Agus sendiri sudah menyatakan penolakan terhadap proyek Whoosh karena sudah dianggap tidak layak diteruskan.

"Pak Presiden waktu itu memberikan penjelasan bahwa ini tidak akan rugi, ini pasti baik buat bangsa ini karena berteknologi tinggi, dan seterusnya," papar Agus, dikutip dari tayangan yang diunggah di kanal YouTube Forum Keadilan, Jumat (17/10/2025).

Selanjutnya, Agus Pambagio juga mengungkap ekspresi Jokowi saat diberitahu bahwa proyek kereta cepat ini tidak feasible (layak, bisa dilakukan, dan berpeluang berhasil, red).

Saat itu, Jokowi hanya senyum dan tetap yakin bahwa proyek tersebut tidak akan merugi. "Tipikal Pak Jokowi, senyum gitu. Nggak ada yang aneh-aneh, 'bisa kok ini', gitu. Pokoknya, jalan," ujarnya.

Agus mengaku, saat akan bertanya lagi kepada Jokowi setelah menyampaikan penolakan proyek KCJB ini, dirinya justru dikode oleh anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) untuk tidak bertanya.

"Saya kan mau tanya lagi, saya dicolek, diinjak sama Pak Wantimpres. Ya sudah saya diam. Yang teman-teman yang lain juga banyak mungkin mau tanya," ungkapnya.

Kemudian Agus juga mengungkap bahwa Jokowi mengaku, itu adalah idenya sendiri untuk menggandeng China dalam proyek Whoosh, padahal sebelumnya sudah ada feasibility study bersama Jepang.

Menurut Agus, Jokowi kemungkinan memilih China karena merasa lebih nyaman. Apalagi, selama dua periode (2014-2019 dan 2019-2024), Jokowi memang dekat dengan China, lantaran ada banyak proyek bantuan dari negara yang berjuluk Negeri Tirai Bambu ini.

Agus Pambagio juga menanggapi penolakan Menteri Keuangan Purbaya terhadap usulan pembayaran utang proyek Whoosh dibebankan pada APBN.

Purbaya menyebut, proyek tersebut saat ini dikelola oleh BUMN yang berada di bawah naungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI) Danantara.

Dengan penolakan dari Menteri Keuangan RI ini, Agus menilai, utang Whoosh tidak akan bisa terlunasi. "Enggak terbayar, terus siapa yang mau bayar?" tutur Agus.

Agus mengaku, dirinya juga sudah menolak ketika PT Kereta Api Indonesia (KAI) menggantikan posisi PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) sebagai lead konsorsium yang menggarap proyek KCJB.

Sebab, saat dirinya masuk tim transformasi PT KAI bersama mantan Menteri Perhubungan RI Ignasius Jonan, keduanya sudah berhasil membawa PT KAI dari rugi Rp 800 miliar menjadi untung sekitar Rp 2 atau 3 triliun.

Lantas, jika saat itu KAI disuruh membiayai proyek KCJB alias Whoosh, Agus mempertanyakan pendapatan dari mana, dan bahkan bisa kembali minus alias merugi lagi. 

Sekarang, Agus menilai, wajar jika Danantara-lah yang harus membayar beban utang proyek Whoosh. Namun, ia menyarankan, Menteri Purbaya rapat bersama Komisi XI DPR RI dan Danantara untuk mencari solusi terkait proyek Whoosh.

Agus menyebut, dengan beban utang mencapai Rp 120 triliun dengan bunga kurang lebih Rp 2 triliun per tahun, maka proyek Whoosh sangat memberatkan keuangan negara. (*/tribunmedan.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dan Kompas,com

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan