Mahfud Soroti Sikap Pemerintah Tanggapi Demo, Tak Peka Realitas Masyarakat, Tak Sentuh Akar Masalah

TRIBUN-MEDAN.com - Aksi demonstrasi masih bergulir di sejumlah daerah di Indonesia.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD menyoroti langkah-langkah pemerintah dalam menangani aksi unjuk rasa yang meluas saat ini.

Mahfud mengingatkan bahwa situasi sosial-politik di Indonesia belum sepenuhnya tenang, meski demonstrasi skala besar sudah mereda. 

Menurutnya, langkah pemerintah sejauh ini masih bersifat sementara dan belum menyentuh akar persoalan.

“Tapi saya katakan itu baru tahap langkah 1 karena tentu masih mencekam api dalam sekam bisa suatu saat timbul, kalau tidak ada perubahan pola," ujar Mahfud dikutip dari kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa (2/9/2025). 

Ia menilai pemerintah memang sudah menindak tegas kekerasan yang terjadi saat aksi massa, baik dari masyarakat maupun aparat. 

Namun, menurutnya, masalah substansial justru belum disentuh, yakni kebijakan dan pola komunikasi yang memicu ketidakpuasan publik.

Mahfud menegaskan, keresahan masyarakat tidak lahir dari hal-hal seperti aksi menyanyi di DPR atau polemik tunjangan semata, melainkan dari akumulasi persoalan yang sudah lama tak terselesaikan.

“Masalah utamanya yang belum itu, yaitu menjawab dengan kebijakan dan perubahan langkah-langkah pemerintah terhadap masalah-masalah yang menjadi penyebab terhadap terjadinya peristiwa demo yang sangat mengerikan itu, masif dan mengerikan itu,” jelasnya.

Dalam pandangan Mahfud, ada dua sektor utama yang menjadi sorotan publik, yakni ekonomi dan hukum.

Di bidang ekonomi, ia menyoroti kesenjangan antara klaim pemerintah dengan realitas di lapangan. 

Meski dikatakan ekonomi membaik, faktanya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pengangguran tetap tinggi. 

Pajak dinilai mencekik, harga beras terus melambung meski pemerintah menyebut cadangan cukup.

Sementara di bidang hukum, Mahfud menilai masih banyak kasus yang menimbulkan tanda tanya. 

Ia menyinggung soal eksekusi putusan pengadilan yang tertunda, politisasi hukum, hingga tindak pidana pencucian uang yang belum tuntas diusut.