Anggota DPR Sindir Perilaku Pembantu Prabowo 'Asal Bapak Senang' Beda Kondisi di Lapangan

TRIBUN-MEDAN.com - Pembantu Presiden Prabowo Subianto jadi sasaran kritik anggota DPR.

Kali ini terkait banyaknya laporan yang tidak sesuai kondisi lapangan.

Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti menyorot soal karakter kerja medioker dan perilaku "asal bapak senang" (ABS) dalam menjalankan kebijakan pemerintah.

Baca juga: Kebakaran Ruko di Marelan, Seorang Wanita Tewas Terjebak di Lantai 3

Menurut Azis, meskipun fondasi ekonomi nasional saat ini tergolong kuat, namun eksekusi di lapangan masih sering kali terhambat oleh laporan-laporan yang hanya terlihat indah di atas kertas.

"Sudah saatnya kita mengatakan ini dengan terang: jangan ada lagi pembantu presiden dan jajarannya yang berkarakter medioker dan berperilaku "asal bapak senang". Negara ini tidak membutuhkan laporan yang indah di atas kertas, tetapi rapuh di lapangan," kata Azis kepada wartawan, Kamis (9/4/2026).

Azis mengakui bahwa stabilitas makroekonomi Indonesia saat ini berada dalam posisi yang solid. 

Hal ini terlihat dari cadangan devisa yang kuat di kisaran 151,9 miliar dollar AS serta rasio utang dan defisit fiskal yang tetap terjaga di bawah ambang batas aman 3 persen.

Namun, ia memberikan catatan kritis bahwa kondisi di tingkat akar rumput menunjukkan realitas yang berbeda. 

Menurut Azis, konsumsi rumah tangga kelas menengah mulai menahan diri dan banyak UMKM yang stagnan.

Azis menekankan bahwa tantangan terbesar pemerintah saat ini bukan lagi pada perumusan kebijakan, melainkan pada kejujuran dalam pelaksanaan.

Ia menyarankan agar setiap rapat koordinasi kementerian tidak hanya berisi klaim keberhasilan, tetapi juga pengakuan atas hambatan yang terjadi di lapangan.

"Biasakan menyampaikan kesulitan yang memerlukan terobosan dan koordinasi eksekusi kebijakan, bukan hanya angka keberhasilan yang menenangkan. Karena hanya dari kejujuran itulah kebijakan bisa diperbaiki," ujar Azis. 

Di sisi lain, Azis juga menyoroti banyaknya kritik publik yang tidak berbasis data serta maraknya hoaks yang mengganggu arah pembangunan. 

Ia menilai narasi bahwa ekonomi nasional runtuh adalah klaim yang rapuh ketika diuji dengan data.

Meski demikian, ia mengingatkan pemerintah bahwa kepercayaan publik hanya bisa dijaga jika stabilitas ekonomi dibarengi dengan transparansi.