Respons DPR Naikkan Harga BBM Usulan Jusuf Kalla Tidak Elok, Bisa Picu Kegaduhan

TRIBUN-MEDAN.com - Usulan menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM memicu polemik.

Usulan yang disampaikan eks Wapres Jusuf Kalla memicu perdebatan.

DPR pun merespons. 

Seperti diberitakan, pemerintah disarankan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Saran tersebut disampaikan Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Namun, pemerintah memilih untuk tidak menaikan harga BBM agar dapat terjangkau masyarakat.

Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun, merespons usul Jusuf Kalla yang mendorong kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Misbakhun menilai, analisis yang disampaikan Jusuf Kalla tidak didasarkan pada data fiskal terkini dan berpotensi memanaskan situasi di tengah masyarakat.

“Bisa jadi karena beliau tidak lagi memiliki akses langsung terhadap data fiskal terbaru,” ujar Misbakhun kepada wartawan, Kamis (9/4/2026).

Politisi Partai Golkar itu menegaskan, dirinya berpegang pada arahan Presiden Prabowo Subianto yang memilih mempertahankan harga BBM bersubsidi.

Menurutnya, keputusan tersebut telah melalui perhitungan matang dengan mempertimbangkan kondisi fiskal negara.

“Arahan Presiden untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi didukung perhitungan yang cermat dan hati-hati,” tegasnya.

Misbakhun mengungkapkan, berdasarkan kalkulasi Kementerian Keuangan yang disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, harga BBM subsidi dipastikan tidak akan naik hingga akhir 2026.

Jaga Daya Beli Masyarakat

Kebijakan ini tetap berlaku meski harga minyak dunia diasumsikan menyentuh USD 100 per barel.

“Langkah ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi,” ujarnya.

Soroti Ketahanan Pangan