Berita Nasional
Politisi PDIP Anggap Jokowi Cuci Tangan soal Bandara IMIP Morowali, Minta Pemerintah Investigasi
Berdasarkan data-data pemberitaan lampau, Guntur Romli menyebut bahwa Jokowi memang sempat meresmikan PT IMIP pada tahun 2015.
"Pernyataan Pak Jokowi itu merupakan bentuk cuci tangan yang menggelikan karena kalau kita baca berita ya, PT IMIP itu kan diresmikan oleh Jokowi tahun 2015 dan salah satu fasilitas dari PT tersebut adalah bandara."
"Jadi ada orang yang meresmikan PT tapi tidak ngaku meresmikan bandaranya. Ini ibarat ada orang yang meresmikan mal, tapi bilang saya enggak meresmikan toiletnya. Padahal, itu bagian dari fasilitas di area tersebut," kata Guntur Romli.
Menurutnya, klarifikasi Jokowi justru membuat publik semakin penasaran siapa dan apa tujuan bandara itu di buat.
Di sisi lain, PDIP sangat mengapresiasi pemerintah, Presiden Prabowo Subianto, dan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin yang telah mencabut izin internasional bandara tersebut.
Pihaknya menyarankan pemerintah mengusut tuntas siapa sosok-sosok yang diuntungkan dalam pendirian bandara tersebut.
Ia khawatir selama 10 tahun rakyat dan negara kecolongan terkait pendirian bandara itu.
"Maka cuci tangan itu semakin mencurigakan, karena itu pemerintah yang sudah mencabut izin internasional bandara tersebut kami apresiasi."
"Tapi itu tidak cukup, harus dilakukan investigasi siapa saja yang selama ini pihak-pihak yang diuntungkan. Apakah bisa disebut selama 10 tahun pemerintahan Jokowi itu kecolongan? masa iya negara 10 tahun kecolongan terkait PT tersebut," lanjutnya.
Guntur Romli meyakini ada sosok-sosok orang dekat Jokowi yang ikut terlibat dalam pendirian bandara tersebut.
"Kalau memang ada keterlibatan atau ada kesalahan berharap Pak Jokowi juga bertanggung jawab."
"Informasi yang kami dengar, ada dugaan keterlibatan orang-orang sekitar Jokowi terkait bandara tersebut. Kami mendengar informasi itu, makanya perlu investigasi agar ada kepastian terkait masalah tersebut karena ini betul kata Menteri Pertahanan, ini bentuk dari pelanggaran terhadap kedaulatan negara. Ini seperti republik dalam republik dan itu sangat membahayakan," tegas Guntur Romli.
(Tribun-Medan.com)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com
Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News
Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel
Berita viral lainnya di Tribun Medan
| DAFTAR Tunjangan Hakim dan Hakim Ad Hoc Era Presiden Prabowo, Hakim Utama Rp 101,5 juta per bulan |
|
|---|
| Menteri Purbaya Bersih-bersih di Kemenkeu, Copot Pejabat Buntut Masalah Pajak Rp 25 Triliun |
|
|---|
| Penjelasan Gus Ipul Viralnya Pengadaan Sepatu Rp 700 Ribu, Padahal Harga Aslinya Rp 179 Ribu |
|
|---|
| Sosok Pelapor Abu Janda, Grace Natalie dan Ade Armando Terkait Potong Ceramah Jusuf Kalla |
|
|---|
| Terungkap Penyebab Nilai Saham Nadiem Makarim di PT Gojek Tokopedia Melonjak Rp 5,2 Triliun |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/medan/foto/bank/originals/Jubir-pdip-guntur-romli.jpg)