Ferdinand Hutahaean Dukung Purbaya Tolak Utang Whoosh, Sebut Jokowi Harus Tanggungjawab

TRIBUN-MEDAN.com - Politikus PDIP Perjuangan Ferdinand Hutahaean yang sempat menyinggung sikap Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kini mendukungnya soal menolak utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh.

Ferdinand Hutahaean yang dulu mengkritik pernyataan Purbaya saat komentari kinerja Pertamina, kini mendukung sikap Menteri Keuangan terhadap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Bahkan, Ferdinand Hutahaean menilai Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sebagai sosok yang bertanggungjawab atas proyek tersebut.

Kini, Ferdinand sependapat dengan Purbaya yang menolak pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Baca juga: PENETAPAN Tersangka Sah, Hakim Tolak Praperadilan Eks Mendikbud Nadiem Makarim

"Kereta cepat Jakarta-Bandung tampaknya bakal menjadi malapetaka baru bagi investasi bisnis di negara kita," kata Ferdinand dikutip dari akun instagram pribadinya, Minggu (12/10/2025).

Ferdinand mengingatkan bahwa proyek kereta cepat ini gagal serta nyaris tidak mampu lagi membayar utang cicilan pokok dan bunga dari nilai investasi.

Ia menilai kereta cepat Jakarta-Bandung sejak awal merupakan proyek ambisius yang terlalu dipaksakan.

"Dari banyak analisis perhitungan kajian dan  resiko kemampuan membayar utang atas proyek ini banyak yang bilang tidak akan sanggup karena besarnya nilai investasi yang dibuat untuk menjadikan proyek ini nyata," terang Ferdinand Hutahaean.

Namun, Ferdinand Hutahaean melihat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) berambisi terhadap proyek tersebut.

Baca juga: Kebakaran Hebat di Deli Serdang, 10 Kios Hangus Terbakar, 2 Pedagang Alami Luka Bakar

"Joko Widodo sang Presiden Republik Indonesia yang kedunguannya sangat tebal memaksakan proyek ini harus jadi dan nyata karena ambisi dalam hati dan pikirannya," kata Ferdinand.

Ferdinand menyebutkan Jokowi ingin meninggalkan sesuatu yang monumental semasa menjabat sebagai presiden.

Ia mencontohkan proyek ambisius Jokowi yakni kereta cepat dan Ibu Kota Nusantara (IKN) 

"Ini dua hal yang sangat diinginkan Jokowi," kata Ferdinand.

Namun kini, kata Ferdinand Hutahaean, proyek tersebut kini menjadi masalah untuk keuangan negara.

Oleh karena itu, Ferdinand mendukung Menteri Keuangan Purbaya untuk menolak melibatkan APBN untuk membayar cicilan utang kereta cepat.

Baca juga: JAWABAN Istana Ketika Menkeu Purbaya Ogah Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh Pakai APBN

"Saya mendukung Purbaya untuk menutup pintu bagi pembayaran utang kereta cepat Indonesia menggunakan APBN," katanya.

"Ini tidak boleh dilakukan, biarkan mereka memikirkan caranya sendiri, karena dulu kan proyek ini sudah banyak yang menolak," sambung Ferdinand.

"Menyatakan tidak akan mampu, tidak akan sanggup karena proyek ini janggal dan aneh," tambahnya.

Ferdinand menuturkan proyek kereta cepat mengambil jalur singkat Jakarta-Bandung. Dimana, katanya, banyak orang nyaman menggunakan kendaraan pribadi dari Jakarta-Bandung karena hanya menempuh waktu 1 1/2 hingga 2 jam.

"Kereta cepat datang tidak berpengaruh begitu banyak apalagi dia turun bukan di Kot Bandung tetapi di luar Kota Bandung yang harus menggunakan feeder lagi," katanya.

Ia lalu menyebut Jokowi merupakan orang yang bertanggung jawab atas proyek tersebut.

Bahkan, Ferdinand Hutahaean mendukung kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menangkap dan mengadili Jokowi atas perbuatannya. 

Ia menganggap kebijakan Jokowi membuat negara dirugikan.

"Saya mendukung Kejaksaan Agung dan KPK untuk segera membawa Jokowi ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan semua kebijakan yang membuat negara pontang panting dalam politik dan ekonomi, karena ini bukan persoalan mudah," kata Ferdinand.

"Ingat trust global terhadap investasi di negara ini akan menurun sangat sulit keitka kereta cepat ini gagal bayar, siapa yang bertanggung jawab? Jokowi," tukasnya.

Respon Istana

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan pemerintah saat ini tengah mencari jalan keluar untuk membayar utang proyek kereta cepat tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

"Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar," kata Prasetyo dikutip dari Kompas.com, Minggu (12/10/2025) malam.

Prasetyo menyebutkan, pembayaran utang proyek Whoosh sendiri tidak dibahas dalam rapat kabinet di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10/2025)

Tetapi, ia menekankan bahwa Whoosh merupakan moda transportasi yang sangat membantu masyarakat dan harus didukung perkembangannya. 

"Karena faktanya kan juga Whoosh, kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya," kata Prasetyo.

Prasetyo juga kembali menyinggung wacana perpanjangan rute Whoosh hingga Surabaya, Jawa Timur. 

"Dan justru kita pengin sebenarnya kan itu berkembang ya, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta, ke Surabaya," imbuh dia.

Purbaya Tolak Bayar Utang Kereta Cepat

Sedangkan, Menteri Keuangan Purbaya menolak pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Hal ini merespons opsi yang disampaikan Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria terkait pembayaran utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah.

"Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu, tapi kalau ini kan KCIC di bawah Danantara kan, kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, punya deviden sendiri," ujar Purbaya dikutip dari Tribunnews.com Jumat (10/10/2025).

Terlebih menurut Purbaya, Danantara dalam satu tahun mengantongi sebesar Rp 80 triliun dari deviden. Sehingga sepatutnya bisa teratasi tanpa harus pembiayaan dari pemerintah.

"Jangan kita lagi, karena kan kalau enggak ya semua kita lagi termasuk devivdennyya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama goverment," tegas dia.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, utang kereta cepat ini bentuknya business to business. Artinya tidak ada utang pemerintah.

"Tidak ada utang pemerintah, karena dilakukan oleh badan usaha, konsorsium badan usaha Indonesia dan China, dimana konsorsium Indonesianya dimiliki oleh PT KAI," tegas Suminto.

Sebagai informasi, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang resmi beroperasi sejak 2 Oktober 2023 mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp 19,54 triliun.

Untuk menutup pembengkakan biaya tersebut, proyek ini memperoleh pinjaman dari China Development Bank (CDB) senilai 230,99 juta dollar AS dan 1,54 miliar renminbi, dengan total setara Rp 6,98 triliun.

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), pengelola kereta cepat Whoosh, merupakan perusahaan patungan antara konsorsium Indonesia PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dengan kepemilikan saham 60 persen, dan konsorsium China Beijing Yawan HSR Co. Ltd yang memegang 40 persen saham.

Komposisi pemegang saham PSBI saat ini adalah:
PT Kereta Api Indonesia (Persero): 51,37 persen
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk: 39,12 persen
PT Jasa Marga (Persero) Tbk: 8,30 persen
PT Perkebunan Nusantara I: 1,21 persen

Proyek ini memberikan tekanan besar terhadap kinerja keuangan PT KAI (Persero). Utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang ditanggung melalui konsorsium KCIC mencapai Rp 116 triliun atau sekitar 7,2 miliar dollar AS. 

Jumlah tersebut sudah termasuk pembengkakan biaya dan menjadi beban berat bagi PT KAI dan KCIC, yang masih mencatatkan kerugian pada semester I-2025. 

(tribun-medan.com)

Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan