NasDem Setujui Ranperda LPj APBD 2025, Minta Pemko Medan Segera Tetapkan Sekwan Defenitif

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN – Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Medan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. 

Meski menyatakan persetujuan, NasDem mendorong Pemerintah Kota Medan segera menetapkan Sekretaris DPRD Kota Medan secara definitif. 

"Nasdem juga mendorong Pemko Medan mengevaluasi pembagian wilayah lingkungan guna meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat," kata Antonius Devolis Tumanggor, Rabu (8/7/2026) 

Selain itu, NasDem meminta Pemerintah Kota Medan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), serta menutup potensi kebocoran anggaran.

Antonius mengatakan persetujuan diberikan setelah Fraksi Partai NasDem mencermati jawaban Wali Kota Medan atas pandangan umum fraksi, hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta realisasi APBD Tahun Anggaran 2025.

"Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Medan menerima dan menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah," katanya.

Berdasarkan laporan pertanggungjawaban APBD 2025, realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp6,324 triliun, realisasi belanja daerah Rp5,837 triliun, pembiayaan netto Rp105,07 miliar, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) mencapai Rp592,22 miliar.

NasDem meminta Pemerintah Kota Medan memaksimalkan PAD, dana perimbangan, dan sumber pendapatan daerah lainnya yang sah guna memperkuat kapasitas fiskal daerah.

"Penggalian sumber-sumber pendapatan daerah perlu lebih dimaksimalkan agar mampu mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat," ujar Antonius.

Selain itu, Fraksi NasDem mendorong seluruh OPD meningkatkan inovasi, profesionalisme, serta pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Menurut Antonius, langkah tersebut penting untuk menekan potensi kebocoran anggaran sekaligus memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Apabila potensi pendapatan tidak terus digali, efisiensi tidak dilakukan, dan kebocoran anggaran tidak ditutup, maka tujuan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan sulit tercapai," tegasnya.

Di bidang sosial, Fraksi NasDem mengapresiasi pelaksanaan Program PKH Medan Makmur. Meski demikian, Dinas Sosial Kota Medan diminta memperbaiki data desil dan administrasi penerima manfaat agar penyaluran bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.

Fraksi juga meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tetap mengedepankan pendekatan humanis dalam setiap kegiatan penertiban.

Menutup pandangan fraksinya, NasDem menegaskan komitmen mendukung pembangunan Kota Medan melalui tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kinerja aparatur, serta inovasi di seluruh OPD demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.