Pemko Medan Pastikan Dana Bank Dunia Rp1,5 Triliun Digunakan: Normalisasi Sungai serta Atasi Banjir

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Pemerintah Kota (Pemko) Medan kembali menegaskan bahwa dana bantuan Bank Dunia sebesar Rp1,5 triliun tidak pernah disia-siakan.

Saat ini dana tengah dimanfaatkan untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. 

Penegasan ini disampaikan untuk membantah tudingan sejumlah pihak yang menilai Pemko tidak menggunakan dana tersebut.

Kepala Bappeda Kota Medan, Ferri Ichsan, menegaskan bantuan itu merupakan bagian dari program National Urban Flood Resilience Project (NUFReP) Bank Dunia yang disalurkan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II.

“Seluruh alokasi dana Bank Dunia disalurkan ke BBWS Sumatera II. Pemko Medan fokus pada tugas pengadaan tanah atau pembebasan lahan sesuai kesepakatan pemerintah pusat dan Bank Dunia,” ujarnya.

6 Paket Pekerjaan Ditapkan Sejak 2022

Sejak 2022, ada enam paket pengerjaan pengendalian banjir yang masuk program, di antaranya normalisasi sungai besar hingga pembangunan kolam retensi:

Normalisasi Sungai Deli

Normalisasi Sungai Babura

Normalisasi Sungai Badera

Normalisasi Sungai Selayang

Kolam retensi kawasan USU

Kolam retensi Kawasan Industri Medan (KIM)

Namun setelah kajian teknis dan perhitungan kebutuhan pembebasan lahan dilakukan, tiga proyek utama, Sungai Deli, Sungai Babura, dan kolam retensi USU terpaksa dikeluarkan dari program Bank Dunia.

“Untuk normalisasi Sungai Deli dan Babura, kebutuhan pembebasan lahannya masing-masing sekitar Rp1,3 triliun. Angka ini muncul setelah kajian mendalam sejak program dilaunching 2022,” jelas Ferri.

Karena biaya tanah yang sangat besar, Pemko tidak sanggup memenuhinya sehingga proyek-proyek tersebut tidak masuk pendanaan NUFReP. 

“Karena sudah dikerjakan Pemko, maka tidak lagi dimasukkan ke dalam program Bank Dunia,” ungkapnya.

Fokus ke Badera, Selayang, dan KIM

Saat ini, dana bantuan Bank Dunia diarahkan ke tiga prioritas utama:

Normalisasi Sungai Badera

Normalisasi Sungai Selayang

Pengendalian banjir Kawasan Industri Medan (KIM)

Proyek kolam retensi Sungai Selayang disebut sudah hampir rampung pada tahap pembebasan lahan.

“Pengadaan tanah oleh Dinas Perkim sudah hampir selesai. Tinggal dua persil lahan lagi, mudah-mudahan segera tuntas,” kata Ferri.

Untuk KIM, proses ganti rugi dilakukan langsung oleh pihak perusahaan. “Sudah selesai penunjukan adviser pengadaan tanah. Selanjutnya sosialisasi dan mediasi dengan pemilik lahan,” tambahnya.

Bantah Tudingan DPRD

Menanggapi kritik seorang anggota DPRD Medan yang menyatakan Pemko enggan menggunakan dana Bank Dunia, Ferri membantah keras.

“Tidak benar kalau dibilang kita tidak mau menggunakan dana itu. Justru Pemko sangat mengharapkan agar segera terealisasi,” tegasnya.

Ia menambahkan, lambatnya program lebih dipengaruhi faktor teknis terutama persoalan pembebasan lahan, yang secara aturan memang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

“Awal tahun depan diharapkan sudah mulai proses lelang pada Januari dan konstruksi bisa dimulai Maret 2026 oleh Kementerian PUPR melalui BBWS Sumatera II. Kalau tidak ada permasalahan tanah, pasti lebih cepat. Tapi ini menyangkut warga, prosesnya tentu panjang,” kata Ferri.

Pemko Tegaskan Komitmen

Ferri memastikan Pemko Medan terus berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dan BWS Sumatera II agar seluruh tahapan berjalan sesuai rencana dan dana Bank Dunia benar-benar memberi dampak bagi masyarakat.

“Kami tetap berkomitmen kuat menyelesaikan persoalan banjir di Medan secara bertahap dan menyeluruh. Dana ini sangat penting, dan kami pastikan digunakan sebagaimana tujuannya,” tutupnya. 

(*/Tribun-Medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan