Bapenda Tindak Tegas Pengusaha Papan Reklame Tak Bayar Pajak, Dipasangi Stiker

Jalan Mabar – ukuran 5 × 10 m (materi Djarum)

Jalan Marelan Raya – ukuran 5 × 10 m (materi Marco Polo)

Jalan MT Haryono – ukuran 5,7 × 3 m (materi Baterai Rocket)

Daya tarik manusia dan suara pengusaha

Aturan yang mendasari

Dasar hukum pemungutan pajak reklame di Kota Medan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame. Objek pajaknya adalah semua penyelenggaraan reklame, termasuk papan/billboard, media melekat, reklame berjalan dan lainnya. 

Tarif yang berlaku untuk pajak reklame di Kota Medan adalah 25 persen dari nilai sewa reklame. Nilai sewa reklame sendiri dihitung berdasarkan berbagai faktor seperti jenis reklame, bahan, lokasi, ukuran, waktu pemasangan dan jangka waktu penyelenggaraan. 

Pesan bagi publik

Bapenda Kota Medan mengingatkan bahwa pemenuhan kewajiban pajak reklame bukan hanya soal administratif—melainkan bagian dari kontribusi publik yang langsung kembali untuk pembangunan kota.

"Pajak ini akan kembali untuk pembangunan Kota Medan," demikian ditegaskan dalam pernyataan resmi tim Bapenda. 

Menurut data, masih terdapat sejumlah wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya. Oleh sebab itu, tindakan stiker peringatan ini dijadikan sebagai alat edukasi dan penegasan agar seluruh pemilik papan reklame dan penyelenggara memahami pentingnya membayar tepat waktu.

Bagi pemilik reklame yang belum melaksanakan kewajiban, sangat disarankan segera menghubungi Bapenda Kota Medan di alamat Jl. A. H. Nasution No. 32 Medan atau melalui layanan publik mereka untuk proses pelunasan dan pengajuan izin yang sesuai.

(Dyk/Tribun-Medan.com) 

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan