Targetkan Selesai Tahun Ajaran Baru, Proyek Sekolah Rakyat Dikebut  

TRIBUN-MEDAN.com, LUBUKPAKAM - Proyek pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Deliserdang saat ini baru mendekati 50 persen. Meski sudah hampir memasuki tahun ajaran baru namun progesnya masih separuh dari perencanaan. Pada Juni mendatang ditargetkan bisa selesai 100 persen.

"Progres pembangunan sudah hampir 50 persen. Pada akhir April sudah 48 persen. Sekarang pekerjanya naik jadi 1.000 orang. Di awal 400 pekerjanya dan sempat naik 500 orang, sekarang nambah dan jadi 1.000 orang," ujar Kabid Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial, Khairuddin Hariman Siregar, Jumat (15/5/2026).

Proyek pembangunan SR ini dikerjakan seluruhnya oleh Pemerintah Pusat. Lokasinya berada di Desa Tandem Hilir 1 Kecamatan Hamparan Perak. Untuk sementara ini, SR di Kabupaten Deliserdang masih menempati Gedung Sentra Insyaf yang merupakan salah satu UPT Kementerian Sosial di Desa Lau Bakeri Kecamatan Kutalimbaru.

"22 Juni suka nggak suka senang nggak senang harus siap ini. Kerjanya 24 jam di lokasi. Karena Pak Presiden Prabowo serius betul ditambah terus pekerjanya. Di awal April baru 18 persen dan sekarang sudah hampir 50 persen," kata Khairuddin.

Baca juga: Jelang Tahun Ajaran Baru 2026-2027, Proyeksi Sekolah Rakyat di Siantar Masih Mengambang

Sesuai surat edaran dari pihak Kementerian, SR di Deliserdang ini untuk tingkat SD, SMP, hingga SMA. Khairuddin bilang, untuk masing-masing tingkatan sementara ada 3 rombongan belajar (rombel). Setelah terbangun bisa menampung 9 rombel mulai dari SD sampai SMA. Selain itu juga bisa menampung 150 orang yang sudah ada.

"Satu-satunya di Sumut SR yang punya lapangan bola cuma kita. Lapangan sepak bola memakai rumput standard internasional seperti di Jakarta International Stadium (JIS). Luas lahannya 7.3 hektare semua. SR ini di Sumut ada 5 yakni di Medan, Deliserdang, Sergai, Tapsel, dan Padang Sidempuan," ujar Khairuddin.

Mengenai perekrutan, Khairuddin yang akrab disapa Rudi bilang, saat ini Pendamping PKH sudah menjangkau ke desa-desa. Dinas sosial juga ikut melakukan sosialisasi agar ada yang berminat. Ditegaskan, tidak ada pendaftaran karena yang ada hanya penjangkauan.

"Artinya kami yang datang. Kalau ada yang miskin tapi nggak masuk desil 1 dan 2 ya nanti kami verifikasi lagi. Kalau memang sudah tidak mampu sekolahkan anaknya kita ubah desilnya," bilang Rudi.