Sekolah Rakyat di Deliserdang sedang Dibangun, Dilengkapi Rumah Ibadah dan Lab 

Proses tender sudah selesai di bulan Desember dan dimulai pembangunanannya pada Januari ini

Penulis: Indra Gunawan | Editor: Eti Wahyuni
HO/Tribun-medan.com
SEKOLAH RAKYAT : Pihak kontraktor yang menjadi rekanan Pemerintah Pusat tampak mulai melakukan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Deli Serdang beberapa hari lalu. Posisinya berada di Desa Tandem Hilir 1 Kecamatan Hamparan Perak. 

TRIBUN-MEDAN.com, LUBUK PAKAM - Pemerintah Pusat mulai melakukan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Deliserdang, tepatnya di Desa Tandem Hilir 1 Kecamatan Hamparan Perak. 

Saat ini alat berat sudah tampak di lokasi dan sudah dilakukan pemasangan pancang sebagai tahap pertama pembangunan. 

Dari informasi yang dihimpun, SR yang mau dibangun ini terdiri dari beberapa ruangan. Selain ruang belajar mengajar juga ada asrama untuk siswa siswi termasuk tenaga pengajar, turut dibangun fasilitas umum seperti rumah ibadah serta laboratorium. 

Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Deliserdang, Darwis Mahadi Sianipar menyebut, saat ini jumlah anak didik di Sekolah Rakyat di Kabupaten Deliserdang berjumlah 150 orang dan berada di kelas VII SMP.

Baca juga: Kelanjutan Sekolah Rakyat Tahun 2026, Pemkab Simalungun Belum Dapat Arahan dari Kemensos RI

Mereka masih berada di gedung Sentra Insyaf yang merupakan salah satu UPT Kementerian Sosial di Desa Lau Bakeri Kecamatan Kutalimbaru. Gedung ini merupakan gedung sementara. 

"Jadi kalau nanti sudah siap gedung barunya baru dipindahkan. Yang sekarang ini hanya sementara, permanennya di Desa Tandem Hilir 1. Sekarang sudah pemasangan pancang. Menurut Kemensos target selesai di bulan 6 tahun ini," ujar Darwis, Selasa (13/1/2026). 

Darwis yang merupakan mantan Camat Batang Kuis ini mengatakan, proyek bangunan Sekolah Rakyat ini dilakukan oleh Kementerian PUPR. Proses tender sudah selesai di bulan Desember dan dimulai pembangunanannya pada Januari ini. Sekolahnya akan berdiri di lahan seluas kurang lebih 7 hektare. 

"Tanah Pemkab ada 2 hektare dan PTPN ada juga  kurang lebih 4 hektare. Yang tanah Pemkab kalau nggak salah dulu untuk pembangunan kantor camat. Yang PTPN itu lagi proses untuk pelepasan aset di Danantara," sebut Darwis. 

Untuk tahun ajaran baru Pemkab belum dapat memastikan berapa siswa yang nanti bisa ditampung. Mereka masih akan berkoordinasi kembali dengan Kemensos. Hal ini lantaran berkaitan dengan ketersediaan jumlah tenaga pendidik yang telah direkrut.

 

Sumber: Tribun Medan
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved