Strategi Penanganan Banjir di Sumatera Berdasarkan Metode MIKO

TRIBUN-MEDAN.com, KARO - Sumatera merupakan salah satu kawasan dengan kerawanan banjir tertinggi di Indonesia, yang dipengaruhi beberapa faktor. Seperti curah hujan ekstrem, kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS), pembangunan di kawasan rawan, serta perubahan tata guna lahan (perkebunan, tambang, dan urbanisasi). 

Banjir di Sumatera berdampak pada transportasi, infrastruktur, ekonomi lokal, kesehatan, dan pendidikan. Upaya penanganan sering terkendala oleh lemahnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan data, serta belum optimalnya peran masyarakat. 

Melihat hal ini, Dr Sudiyatmiko Aribowo S.H, M.H, yang memiliki latar belakang akademisi alumni lulusan Studi Pembangunan angkatan X USU, memiliki pemikiran perihal penanganan banjir. Dirinya mengatakan, adapun penanganan yang direncanakannya ialah melalui pendekatan MIKO yang hadir sebagai kerangka terpadu untuk meningkatkan efektivitas penanganan banjir.

"Kita lihat apalagi beberapa waktu terakhir sejumlah wilayah di Sumatera, seperti Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat mengalami bencana banjir. Untuk itu, perlu dilakukannya cara lain untuk penanganan banjir melalui teknik MIKO yang di dalamnya berisikan Mitigasi, Inklusif, Kolaboratif, dan Organisasi," ujar Sudiyatmiko, Selasa (9/12/2025). 

Menurutnya, banjir selama ini terjadi akibat beberapa faktor seperti menurunnya kapasitas DAS akibat deforestasi dan sedimentasi sungai. Kemudian, faktor drainase perkotaan tidak memadai terutama di Medan, Palembang, Jambi, Pekanbaru.

Dirinya juga melihat, sistem peringatan dini terbatas dan belum menjangkau seluruh wilayah rawan sehingga keterlibatan masyarakat belum optimal terutama kelompok rentan. Tentunya pencegahan ini juga membutuhkan koordinasi antarprovinsi lemah, terutama pada sungai lintas batas (Musi, Kampar, Batanghari).

"Yang jadi masalah lainnya juga data kebencanaan tidak terintegrasi, sehingga respons sering terlambat. Serta Manajemen logistik dan pendanaan terfragmentasi antara pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota," ungkapnya. 

Berdasarkan metode yang ia miliki, adapun analisis yang menjadi kebijakan terbentuknya metode tersebut mulai dari mitigasi yang berisikan pencegahan dan pengurangan resiko. Dimana, selama ini ia melihat infrastruktur pengendali banjir terbatas dan tidak merata. Tata ruang belum sepenuhnya berbasis risiko, dan rehabilitasi hutan gambut dan DAS belum optimal.

Untuk itu, perlu direkomendasikan dilakukannya normalisasi dan revitalisasi sungai prioritas (Musi, Batanghari, Kampar, Siak, Asahan, Deli). Rehabilitasi DAS Bukit Barisan dan hutan gambut dengan skema multi-year, integrasi RTRW/RDTR dengan peta risiko banjir – larangan pembangunan di floodplain.

"Serta peningkatan kapasitas early warning system berbasis sensor debit air dan curah hujan. Dan pembangunan kolam retensi, sumur resapan, dan sistem drainase berkelanjutan di kota," katanya. 

Di sektor inklusif, berisikan beberapa faktor yang melibatkan semua kelompok masyarakat dimana dari temuan yang ada selama ini terlihat informasi terkait bencana belum menjangkau seluruh kelompok rentan. Sejauh ini, partisipasi masyarakat desa juga masih minim dalam perencanaan.

Melihat temuan ini, dirinya merekomendasikan kepada stakeholder agar penyampaian informasi banjir dengan bahasa lokal dan media sederhana (radio, sirine, pengeras suara). Diperlukannya pembentukan dan penguatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di seluruh wilayah rawan.

"Selain itu juga, diperlukan pelibatan kelompok perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dalam penyusunan rencana kontinjensi. Pemetaan partisipatif, dimana masyarakat ikut menandai lokasi rawan, jalur evakuasi, titik aman," katanya. 

Dari sektor kolaboratif yang di dalamnya merupakan kerjasama multi sektor sejauh ini juga terlihat banyak kebijakan DAS bergantung pada lintas provinsi dan sektor. Tak hanya itu, perusahaan perkebunan/tambang juga belum sepenuhnya terlibat.

Melihat permasalahan ini, tentunya harus dilakukan pembentukan Forum Kolaborasi DAS Sumatera (lintas provinsi) untuk berbagi data dan SOP. Penetapan kemitraan dengan sektor swasta (sawit, tambang, industri) melalui skema CSR pengendalian banjir, mekanisme offset lingkungan, dan rehabilitasi DAS berbasis perusahaan.