Fraksi PAN Nilai Dinas PUTR Binjai Gagal Perbaiki Infrastruktur TA 2025, Fithri: Jauh dari Target

TRIBUN-MEDAN.com, BINJAI - Wali Kota Binjai, Amir Hamzah telah menyampaikan laporan keterangan pertanggung jawaban tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD, Gusuartini br Surbakti, pada Selasa (31/3/2024) kemarin. 

Pemerintah Kota Binjai melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) dinilai gagal memperbaiki infrastruktur pada tahun anggaran 2025.

Amir Hamzah sudah periode kedua menjabat sebagai wali kota. Pada periode 2024-2029, dia berpasangan dengan Wakil Wali Kota, Hasanul Jihadi.

Pasangan yang diusung Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan ini sudah setahun bekerja untuk masyarakat. 

Namun, misi mereka untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan masih jauh dari harapan.

Anggota DPRD Binjai dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Fithri Mutiara Harahap menyoroti serius infrastruktur jalan dalam LKPJ wali kota tahun anggaran 2025. 

Fithri menilai, masih jauh dari target dan bahkan banyak kondisi jalan rusak parah dan sangat memprihatinkan yang harus dilalui masyarakat pengguna jalan.

"Untuk melihat kondisi realnya, silahkan pak wali beserta jajaran, keliling kota di tiap kelurahan dan kecamatan. Masih banyak jalan yang memprihatinkan," Fithri yang juga Ketua DPD PAN Kota Binjai, Sabtu (4/4/2026).

Karenanya, Fithri mendesak, Pemko Binjai untuk melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan drainase, menjadi skala prioritas mutlak pada tahun 2026. 

Ia mendesak agar pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan dan drainase menjadi skala prioritas mutlak di tahun 2026. 

Dalam rapat paripurna LKPJ wali kota, Fraksi PAN juga menyoal keterbukaan pemerintah kota terkait dokumen anggaran yang hingga kini masih belum dipegang oleh anggota dewan.

Kata Fithri, buku APBD tahun anggaran 2026 hingga kini belum diberikan sejak disahkan pada 25 November 2025 kemarin. 

"Sampai sekarang ini, buku APBD Tahun 2026 belum ada diserahkan kepada anggota DPRD Kota Binjai. Ini sudah lewat tiga bulan," tegas Fithri.

Satu di antara kondisi infrastruktur jalan yang tidak layak adalah di seputaran Pasar Tavip. Pasar yang menjadi urat nadi ekonomi itu tidak didukung dengan kondisi infrastruktur memadai.

Pemerintah kota sudah berencana memperbaiki ruas jalan yang rusak parah tersebut. Proyek yang menguras anggaran Rp 1,9 miliar itu sempat ditampung dalam Perubahan APBD Kota Binjai tahun 2025 dan sudah tayang di LPSE.