Pelayanan RSUD Djoelham Binjai Dinilai Buruk, Fasilitas Rusak hingga Kebijakan Parkir Berbayar

TRIBUN-MEDAN.com, BINJAI - Di tengah pelayanan RSUD Djoelham yang diduga masih buruk, manajemen rumah sakit milik Pemerintah Kota Binjai, Sumatera Utara, itu malah menerapkan kebijakan yang tak perlu diterapkan. 

Seperti halnya penerapan parkir berbayar dengan mendirikan portal pada pintu masuk dan keluar. Parkir berbayar itu diduga dilakukan oleh pihak ketiga.

Dugaan buruknya pelayanan pada RSUD Djoelham dapat dilihat secara terbuka melalui ulasan di media sosial. 

Plt Direktur RSUD Djoelham, dr Romy Ananda tidak memberi tanggapannya saat dikonfirmasi soal kebijakan parkir berbayar tersebut.

Ironisnya, dr Romy malah kedapatan wartawan parkir di Balai Kota Binjai, beberapa waktu lalu.

dr Romy turun dari mobil hitam yang diparkirkan dekat masjid pada Balai Kota Binjai. Kemudian dia berjalan dari samping masjid yang dapat keluar dari belakang pada RSUD Djoelham.

Menanggapi polemik parkir berbayar di RSUD Djoelham, Koordinator Lingkar Wajah Kemanusiaan (Lawan) Sumatera Utara, Abdul Rahim Daulay menilai, kebijakan tersebut tidak berperasaan. 

"Masyarakat sudah mengeluh pelayanan buruk, bukannya diperbaiki. Manajemen malah sibuk memikirkan cara mengutip uang dari kantong keluarga pasien melalui parkir," kata Rahim, Senin (29/12/2025).

"Jangan jadikan rakyat sebagai sapi perah di tengah fasilitas kesehatan yang dikelola secara amatir," sambung pria yang berprofesi sebagai dosen pada salah satu kampus swasta di Binjai tersebut.

Sikap bungkam pucuk pimpinan RSUD Djoelham pun disayangkan Rahim. 

Sebagai pejabat publik yang mengelola dan menggunakan fasilitas negara, kata dia, dr Romy harus memberi penjelasan dengan transparan.

"Sikap bungkam Direktur ini adalah preseden buruk bagi keterbukaan informasi publik. Jika memang benar dan sesuai prosedur, mengapa harus takut menjawab wartawan? Ketertutupan ini justru memperkuat dugaan adanya ketidakberesan dalam pengelolaan parkir tersebut," ucap Rahim. 

Kebijakan parkir berbayar ini tidak hanya menyasar pada pasien maupun keluarga dan kerabat yang hendak menjenguk. 

Tenaga kesehatan yang bekerja pada instansi pemerintahan itu pun diduga turut dikenakan tarif. 

Pelayanan buruk ini juga pernah dilakukan inspeksi mendadak oleh Wakil Wali Kota Binjai, Hasanul Jihadi.