Imigrasi Akhiri Pelarian Buronan Kasus Penggelapan Dana Jemaat Gereja di Bandara Kualanamu

TRIBUN-MEDAN.com, DELI SERDANG - Komitmen penegakan hukum di pintu gerbang internasional Sumatera Utara kembali menorehkan prestasi. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan berhasil mengamankan dua Warga Negara Indonesia yang masuk dalam daftar pencegahan dan penangkalan (cekal) setibanya di Bandara Internasional Kualanamu (KNIA), Senin (30/3).

Kedua tersangka, AHF (42) dan CR (43), merupakan buronan yang dicari terkait kasus dugaan tindak pidana perbankan, pemalsuan surat, hingga penggelapan dana jemaat Gereja Katolik Paroki Aek Nabara, Labuhanbatu, Sumatera Utara.

Keberhasilan ini tak lepas dari kejelian tim Passenger Analysis Unit (PAU) Imigrasi Medan. Pergerakan kedua tersangka sudah terendus sejak mereka berada di Bandara Kuala Lumpur, Malaysia, saat hendak menaiki pesawat Malaysia Airlines MH860.

Setibanya pesawat di Kualanamu pukul 08:30 WIB, petugas Imigrasi yang sudah bersiap langsung melakukan pengamanan. Setelah pemeriksaan identitas, dipastikan bahwa keduanya benar merupakan subjek pencegahan yang diajukan oleh Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara pada pihak Imigrasi.

Kasus penggelapan dana yang mencuat ini bermula dari laporan Muhammad Camel, Pimpinan Cabang BNI Rantauprapat, pada Februari 2026 (LP/B/327/II/2026). AHF dan CR diduga terlibat dalam skandal keuangan yang merugikan jemaat gereja. Keduanya sempat mangkir dari panggilan pemeriksaan dan diketahui melarikan diri ke luar negeri sebelum akhirnya terjaring dalam melalui sistem keimigrasian di Kualanamu.

"Langkah ini tentu saja sejalan dengan 15 Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam memperkuat pemeriksaan keimigrasian di TPI," tegas Kakanwil Imigrasi Sumut, Parlindungan di tempat terpisah.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, Uray Avian, memberikan apresiasi tinggi kepada timnya yang bekerja responsif di lapangan.

"Anggota kami di TPI Kualanamu, terutama tim Passanger Analysis Unit, telah menunjukkan integritas luar biasa. Koordinasi cepat dengan aparat penegak hukum adalah kunci agar proses hukum di Indonesia berjalan optimal," ujar Uray.