DEMO Pekerja Pariwisata Tak Mempan, Dedi Mulyadi Tegas Tak Bakal Cabut Larangan Study Tour

TRIBUN-MEDAN.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ogah mencabut larangan study tour meski  mendapatkan demo dari pekerja pariwisata. 

Dedi Mulyadi menegaskan bahwa aturan larangan study tour demi kepentingan masyarakat terutama orangtua murid. 

Dedi Mulyadi menilai aksi demo di Gedung Sate pada Senin (21/7//2025) menunjukkan kegiatan study tour ini lebih menyerupai acara piknik dibandingkan kegiatan yang bersifat edukatif.

“Demonstrasi kemarin menunjukkan semakin jelas bahwa kegiatan study tour itu sebenarnya kegiatan piknik, kegiatan rekreasi. Bisa dibuktikan, yang berdemonstrasi adalah para pelaku jasa kepariwisataan,” kata Dedi dikutip dari akun Instagramnya @dedimulyadi71, Selasa (22/7/2025).

Ia menyebut, yang mengikuti demonstrasi itu tidak hanya dari Jawa Barat, tapi juga mendapatkan dukungan dari asosiasi pelaku wisata di Yogyakarta, termasuk penyedia jeep wisata Gunung Merapi.

Dedi pun menegaskan, kebijakan larangan study tour diterapkan untuk melindungi para orang tua dari beban biaya yang tidak perlu, sekaligus menjaga agar proses pendidikan tetap berfokus pada pembentukan karakter dan peningkatan kemampuan belajar siswa.

"Insya Allah Gubernur Jawa Barat akan tetap berkomitmen menjaga ketenangan orangtua siswa, agar tidak terlalu banyak pengeluaran biaya di luar kebutuhan pendidikan,” ujarnya.

Baca juga: KRONOLOGI Penemuan Jasad Suami Istri di Samosir, Tak Bisa Ditelepon Akhirnya Warga Dobrak Rumah

Baca juga: ALASAN KPK Batal Periksa Kajari Madina Iqbal Kasus Korupsi Pembangunan Jalan Sumut: Komunikasi Baik

Baca juga: Warga Tanam Pohon Pisang di Jl Setia Makmur Deli Serdang, Sudah 3 Tahun Jalan Rusak Berat

Menurutnya, ia tetap berpihak pada kepentingan rakyat banyak, menjaga kelangsungan pendidikan, dan mengefisienkan biaya dari hal-hal yang tidak berkaitan dengan pendidikan.

“Sikap saya akan tetap berpihak pada kepentingan rakyat banyak, menjaga kelangsungan pendidikan dan mengefisienkan pendidikan dari beban biaya yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan karakter dan pertumbuhan pendidikan,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia juga berharap industri pariwisata di Jawa Barat tetap berkembang, tapi dengan target wisatawan yang memang mempunyai kemampuan ekonomi untuk berwisata, bukan dengan memaksa keluarga berpenghasilan pas-pasan untuk mengikuti study tour.

“Semoga industri pariwisata tumbuh sehingga nanti yang datang berwisata itu adalah orang luar negeri, orang-orang yang punya uang dan memang murni bertujuan melakukan kepariwisataan, bukan orang-orang yang berpenghasilan pas-pasan dengan alasan study tour akhirnya dipaksa harus pergi piknik,” ujarnya.

Demo Pekerja Pariwisata terkait Larangan Study Tour

Diberitakan Tribunjabar.id sebelumnya, ribuan pekerja pariwisata, mulai dari sopir bus, kernet, hingga pelaku UMKM, menggelar demonstrasi di depan Gedung Sate pada Senin (21/7/2025). 

Mereka mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mencabut poin ketiga dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Jabar Nomor 45/PK.03.03/KESRA yang memuat larangan kegiatan study tour. 

Koordinator aksi solidaritas para pekerja pariwisata Jawa Barat, Herdi Sudardja mengatakan, aksi itu dilakukan karena dampak dari SE yang dikeluarkan pada Mei 2025 telah menyengsarakan para sopir, kernet dan pelaku usaha pariwisata.