FAKTA Baru OTT KPK di Madina, Ada 2 Klaster Kasus Terkait Proyek Dinas PUPR dan Satker PJN 1 Sumut

Menanggapi hal itu, Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut Ilhamsyah membantahnya.

Menurut dia, Rahmat Nasution dan Syahrul Pasaribu masih bisa dihubungi sejak Jumat malam hingga Sabtu (28/6/2025) pagi ini. 

"Pak Syahrul Pasaribu sudah buat bantahan (ditangkap OTT). Pak Rahmat saya hubungi tadi malam katanya enggak juga," ujar Ilhamsyah kepada Tribunmedan.com, Sabtu (28/6/2025).

Baca juga: OTT KPK di Madina, Diduga Sejumlah Nama Kader Partai Golkar Terseret, Termasuk Eks Bupati Tapsel

Namun, saat ditegaskan kembali ihwal kedua orang tersebut tidak terseret OTT KPK, Ilhamsyah cuma tersenyum dan tertawa kecil.

"Saya sih kalau yang lain tidak tahu, (tapi) Pak Rahmat dan Pak Syahrul enggak. Kalau Pak Akhirun Piliang, saya tidak tahu. Coba saya cek dulu," jelasnya. 

Ilham menambahkan, kedua orang tersebut dalam keadaan sehat-sehat saja. 

Namun untuk saat ini dirinya tidak mengetahui pasti keberadaan Rahmat dan Syahrul .

"Saya telepon kedua orang itu (Rahmat dan Syahrul) mereka sehat-sehat saja. Kalau di mana mereka, saya tidak tahu. Tapi mereka sehat sehat saja. Kalau ditangkap KPK gak bisa nerima telepon ya kan," jelasnya. 

Terkait Akhirun Piliang, kata Ilhamsyah, akan segera dikonfirmasi ulang.

"Ini saya belum dapat konfirmasi, coba saya konfirmasi dulu," jelasnya. 

Terpisah, Pelaksana tugas (Plt) Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Sumut, Porman Mahulae mengaku sudah mendengar adanya ASN di lingkungan Pemprov Sumut yang terjaring OTT.

Namun, sejauh ini dia masih mencari informasi lebih lanjut tentang sosok yang diamankan KPK.

"Iya, tadi ada kawan meneruskan link pemberitaan (adanya OTT), tapi siapa orangnya (yang terkena OTT) belum ada info juga," jelasnya kepada Tribun Medan, Jumat (27/6/2025).

Segel Kantor Kontraktor

Selain mengamankan enam orang, KPK juga melakukan penyegelan kantor milik perusahaan konstruksi, PT Dalihan Natolu Group di Kota Padangsidimpuan.

Namun, belum ada pernyataan resmi dari KPK apakah penyegelan kantor tersebut berkaitan dengan OTT yang dilakukan di Sumut.