TERBARU Daftar 29 Saksi Diperiksa KPK Terkait Suap Proyek di Sumut, Ada Polisi dan Eks Bupati

TRIBUN-MEDAN.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil puluhan saksi untuk mendalami dugaan suap proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara (Sumut).

Kasus suap proyek ini terbongkar setelah KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Sumut pada 26 Juni lalu. Salah satu tersangka adalah Topan Ginting yang menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumut.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan, total ada 27 saksi yang dimintai keterangan. 

Di antaranya adalah mantan Bupati Mandailing Natal 2021-2025, yang juga saat ini menjabat sebagai Ketua DPW PKB Sumut, Muhammad Jafar Sukhairi Nasution.

Kemudian anggota kepolisian bernama Muhammad Syukur Nasution.

Budi mengatakan, pemeriksaan berlangsung di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padangsidimpuan.

"Pemeriksaan terkait suap proyek pembangunan jalan di wilayah Sumatera Utara," kata Budi kepada wartawan, Kamis (14/8/2025).

Adapun saksi yang dipanggil adalah:

1. FAISAL - PPK 2023 PUPR
2. SIHAR MANRO SINAGA - PPTK UPT Padangsidimpuan Binamarga
3. SUGIANTO - PPTK UPT Gunung Tua
4. DAKSUR POSO A HASIBUAN - KA UPT PUPR Padangsidimpuan
5. ELPI YANTI SARI HARAHAP - Plt Kepala Dinas PUPR Mandailing Natal
6. MUHAMMAD JAFAR SUKHAIRI NASUTION - Mantan Bupati Mandailing Natal periode 2021-2025, yang juga saat ini menjabat sebagai Ketua DPW PKB Sumut.
7. HENDRA MARTUA LUBIS - Wiraswasta
8. ABDUL KHOLIK - Pokja ULP
9. WARINA - STAF DINAS PUPR MADINA PNS
10. DANI - Karyawan PT.DNG/PT Dalihan Natolu Grup
11. ASWAR - Karyawan PT.DNG
12. RAJAB ASRI NASUTION    - KABID BINAMARGA MADINA PNS
13. SURAIDA - Karyawan PT.DNG
14. MARDIAH - STAF DINAS PUPR MADINA PNS
15. AHMAD YASIR LUBIS - PNS Pemda Kabupaten Madina
16. MARAKUP ARDIANSYAH SITOMPUL    - Wiraswasta
17. CHINDY MIZA ANNIDA - Pelajar/Mahasiswa
18. PARSAORAN SAMOSIR - PNS
19. FIRMAN HUTAHURUK - PNS
20. IRMA WARDHANI - PNS pada Dinas Bina Marga Provinsi Sumut
21. SATYA NUGRAHA AKBAR    - Wiraswasta
22. DICKY ERLANGGA - Kasatker Wilayah I PJN
23. SAHALA RUMAPEA - PPK 1.5 satker Wilayah I PJN
24. MAKMUM - Direktur PT. AYUSEPTA PERDANA
25. DICKY ANUGERAH - Sekretaris Bapelitbang Sumut
26. T RAHMANSYAH PUTRA/DADAM - PNS
27. UMAR HADI - Staf teknik pada PPK 1.4 PJN Wilayah 1 BBPJN Sumut
28. MUHAMMAD SYUKUR NASUTION - Anggota Kepolisian
29. RYAN MUHAMMAD - Staf Pengawas Jalan Jembatan UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Pemprov Sumut 2016-sekarang.

Baca juga: Respon Kajatisu Harli Siregar soal Peluang Kejati Usut Proyek Era Topan Ginting

KPK Endus Adanya Perintah

KPK sebelumnya sudah mempertegas adanya dugaan sosok pemberi perintah kepada Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Ginting.

Penyidik KPK pun tengah mendalami dan membidik pihak yang diduga memerintahkan Topan Ginting untuk memungut fee dalam sejumlah proyek jalan di Pemprov Sumut.

Dugaan sosok berpengaruh di balik kongkalikong proyek-proyek ini makin kencang berembus.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa penyidik sedang bekerja keras untuk menelusuri aliran dana dan mengungkap adanya kemungkinan perintah dari atasan. 

Total fee yang diminta dalam proyek-proyek ini diperkirakan mencapai 10 hingga 20 persen, atau sekira Rp 46 miliar dari total nilai proyek yang mencapai Rp 231,8 miliar.

"Ya, semua informasi itu masih didalami oleh penyidik ya, terkait dengan aliran uangnya ke mana saja, kemudian dengan apakah ada perintah itu juga termasuk didalami," ujar Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (29/7/2025).