NEWS ANALYSIS: Kenaikan PPN 12 persen Berpotensi Menekan Data Beli Masyarakat

Tapi kalau 1 per 11 itu sekitar 9 persen lebih.

Jadi itu memang kenaikan yang sangat signifikan sebenarnya kalau saya bilang. 

Jadi saya kira pemerintah perlu berhati-hati dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seiring dengan beberapa program yang menambah anggaran seperti Kementerian yang semakin banyak, Ibukota Nusantara, makan gizi gratis dan sebagainya.

Kita berharap pemerintah masih punya ruang fiskal yang cukup untuk menambah proyek pembangunan yang lebih produktif lagi nantinya di tahun 2025. 

Kenaikan PPN ini, sekalipun mendapat kritik dari berbagai pihak tetapi kalau itu menjadi sebuah keputusan kita hanya berharap keputusan ini menjadi jalan yang bisa memperbaiki Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena memang ada beberapa program besar yang sudah dicanangkan pemerintah di tahun ini dan akan diberlakukan di tahun 2025 mendatang dan tentunya itu menguras banyak anggaran. 

Soal pengaruhnya ke masyarakat, kita masih menunggu sebenarnya kenaikan PPN, detailnya seperti apa, di jenis barang seperti apa yang akan dikenakan. 

Karena wacana yang berkembang adalah barang-barang mewah. 

Masyarakat menengah ke atas pastinya walaupun kita bisa berasumsi daya beli yang terjaga mereka masih mampu membeli barang-barang mahal, bermerek. 

Tapi, kan dengan kenaikan PPN 12 % seperti sekarang ini tentu tidak menutup kemungkinan mereka akan berpikir dua kali untuk membeli barang-barang mewah itu tadi. 

Kalau misalkan itu terjadi kita memikirkan bagaimana dampaknya, memikirkan barang itu yang dipasarkan lewat para pelaku usaha ataupun pedagang.

Pelaku usaha maupun pedagang masih terdampak karena pedagang ini tentunya akan berpotensi mengalami penurunan penjualan ataupun omzet.

Adapun, misalkan dikenakan ke barang mewah seperti mobil secara otomatis yang namanya dealer, perusahaan produksi kendaraan bermotor berpeluang berdampak mengalami penurunan penjualan. 

Jadi nampaknya nantinya yang saya khawatirkan adalah adanya tekanan efisiensi terhadap karyawan di sejumlah perusahaan produsen itu sendiri ataupun pelaku usaha itu tadi. 

Jadi karena ada kenaikan PPN, mengakibatkan adanya tekanan dari sisi omset, dan sisi penjualannya sehingga mereka melakukan efisiensi karyawan dan nanti dampaknya akan dirasakan masyarakat seperti pengurangan tenaga kerja, pengakhiran hubungan kerja (PHK) massal.

Kemudian, berpotensi mempekerjakan karyawan dengan sistem kontrak dan tidak berani merekrut karyawan dalam sistem kerja tetap. 

Artinya, secara kesimpulan PPN yang dinaikkan menjadi 12?rpeluang menciptakan sebuah lapangan pekerjaan yang kurang berkualitas.

(cr25/Tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan