Tak Takut Korupsi, Pejabat Jaman Sekarang Merasa Ketiban Sial Jika Tertangkap

Arifin Saleh Siregar, Dekan FISIP UMSU

TRIBUN-MEDAN.com-Tertangkapnya Bupati Phakpak Barat dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang daftar pejabat korup di Sumut. Ini jelas memprihatinkan.

Mengapa bisa terjadi?

Pertanyaan ini, tentu, berangkat pula dari ironi. Coba hitung berapa kali pejabat di Sumut masuk bui karena korupsi.

Jika dihitung para pelaku korupsi massal di gedung dewan itu, niscaya sulit kita menghitungnya luar kepala. Lalu, setelah sekian banyak yang terjerat dan dihukum, kenapa masih saja ada korupsi?

Saya mendengar ada semacam anekdot di kalangan para pejabat. Anekdot yang menyedihkan dan sedikit banyak berkaitpaut dengan tetap suburnya perilaku koruptif tadi.

Oknum-oknum ini memang sama sekali tidak takut untuk terus korupsi lantaran menganggap mereka yang terjerat dan dijebloskan ke balik jeruji besi sekadar sebagai orang-orang yang sial.

Jika tidak sial, dan bernasib buruk, tentu tidak tertangkap. Maka yang harus dilakukan bukanlah berhenti korupsi. Melainkan bagaimana supaya tidak sial, bagaimana supaya tidak sampai ditangkap aparat berwenang.

Oknum-oknum ini bukannya tidak paham adanya pengawasan dari pemerintah. Mereka paham betul fungsi BPK, misalnya. Keberadaan polisi, kejaksaan, KPK dan wewenang-wewenangnya. Mereka sangat paham. Namun, pemahaman ini tidak ditempatkan sebagai rambu. Melainkan dijadikan tolok ukur untuk bersiasat.

Sampai pada tahapan ini, maka mereka memang tidak peduli lagi pada apa yang namanya nama baik daerah.

Mereka acuh saja, tak malu Sumut dicap sebagai salah satu daerah paling korup di Indonenesia. Peduli amat dengan nama baik daerah.

Tidak hanya itu, di tengah masyarakat, ada konsepsi serupa. Korupsi tidak lagi dianggap sebagai aib besar.

Bahkan ada yang tega memaklumi. Bayangkan, korupsi dianggap biasa, yang tidak korupsi malah dituding aneh. Orang-orang seperti ini, yang semestinya mendapat pujian dan penghargaan, diejek sok jujur dan sok bersih, lalu ditepikan dan dikucilkan.

Faktor lain adalah sistemnya. Mesti diakui bahwa sampai sejauh ini, sistem yang kita jalankan di pemerintahan, biroksi-birokrasinya, justru membuka peluang bagi terjadinya tindak korupsi.

Lebih parah adalah penanganannya. KPK telah bekerja. Walau belum memuaskan, setidaknya mereka menunjukkan kerja serius. Namun para koruptor tidak pernah jera setelah ditangkap lantaran perlakuan terhadap mereka pascaditangkap, diadili, dan dihukum, terlalu "baik".