Pj Gubernur Siapkan Tim Reaksi Cepat Multisektor Penanganan Bencana Sumut

"Tim reaksi cepat ini tugasnya di antaranya respons cepat penanganan darurat, respon cepat penanganan wabah malaria dan DBD termasuk di Nias Selatan, dukungan pencarian dan penyelamatan bencana serta bantuan lainnya," kata Agus Fatoni, Rabu (4/12/2024) 

Tim reaksi cepat tersebut nantinya akan siap. siaga melakukan penanganan bencana secara cepat. Hal ini mengingat sebagian wilayah Indonesia, khususnya Sumut sedang masuk puncak musim hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. 

"Di beberapa daerah, curah hujan termasuk dalam kategori di atas normal, sehingga bencana pun terjadi. Dampaknya ada korban jiwa, luka dan orang hilang, sebagian masyarakat mengungsi, begitu juga infrastruktur, fasilitas publik, dan sektor perekonomian pun terdampak,” kata Fatoni. 

Agus Fatoni mengatakan saat ini beberapa daerah yang terdampak bencana sudah berangsur pulih. Dirinya juga menegaskan hingga saat ini, Pemprov Sumut belum menetapkan status kebencanaan di provinsi. 

Hal itu disebabkan lantaran di sebagian wilayah Sumut sudah mengalami perbaikan, maupun pengurangan bencana sehingga saat ini sedang dilakukan evaluasi terhadap itu. 

Agus Fatoni mengajak seluruh stakeholder di Sumut untuk terus bergandengan tangan dalam mitigasi maupun penanganan bencana yang terjadi. Menurutnya, penanganan bencana merupakan tanggung jawab bersama. 

Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rustian mengatakan potensi hujan dengan curah yang tinggi pada November dan Desember patut diwaspadai. Pada bulan tersebut kejadian bencana paling banyak terjadi berdasarkan histori kejadian selama 10 tahun terakhir. 

Sumut menjadi provinsi kelima terbanyak dengan angka kejadian yaitu 258 kali kejadian dalam 10 tahun terakhir. Sementara pada peringkat pertama diduduki oleh Jawa Tengah, dengan 1.392 kali kejadian. 

"Jumlah kejadian bencana yang paling banyak terjadi di Indonesia, khususnya Sumut adalah banjir," katanya 

Selain itu, melalui Rustian, Kepala BNPB Suharyanto juga menyampaikan beberapa arahan, di antaranya kabupaten/kota dengan historis bencana tinggi di tiap provinsi bisa menetapkan status siaga darurat dengan prediksi cuaca ekstrem dari BMKG. Kemudian untuk melakukan penetapan status siaga darurat sesuai prosedur dan melakukan langkah sesuai rencana kontijensi. 

"Rencana operasi mengikuti karakteristik dan historis kejadian bencana di masing daerah, daerah yang sudah mengalami bencana segera menetapkan status tanggap darurat dan melakukan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak,” sebut Rustian. 

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan