Konflik Anies Baswedan dan Heru Budi Makin Panas, Saling Tuding Soal Program Jakarta Berantakan

TRIBUN-MEDAN.com - Konflik Anies Baswedan dengan Heru Budi Hartono makin panas. Pj Gubernur Jakarta Heru Budi meminta agar Anies tidak menjadikannya kambing hitam persoalan Jakarta. 

Sebab, ia cuma menjalankan program yang sudah disahkan oleh Anies Baswedan. 

Menanggapi ini, Anies Baswdan meminta masyarakat untuk menilai sendiri. 

"Kita menginginkan Jakarta yang merasakan kesetaraan kesempatan jadi fokus kami pada rakyat pada masyarakat Jakarta Adapun tentang kinerja Pemprov itu adalah rakyat akan menilai rakyat," tutur Anies di Kantor DPW PKB Jakarta, Pulo Gadung Jakarta Timur, Minggu (21/7/2024).

Menurut Eks Gubernur DKI Jakarta itu, dirinya tak perlu memberikan penilaian terkait Pemprov Jakarta, sebab masyarakat bisa memberikan sendiri.

"Rakyat yang nanti akan memberikan apakah persetujuan atau ketidaksetujuan, Ini kan proses demokrasi yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk menilai," kata Anies.

Lebih lanjut mengenai kebijakan Pemprov Jakarta yang memecat ratusan guru honorer, Anies pun menyerahkan sepenuhnya kepada rakyat untuk bersama-sama mengkritik kinerja pemerintahnya.

"Saya selalu mengambil posisi bahwa kebijakan yang dibuat oleh penerus kemarin dan sekarang ada Pj dan Pemprov DKI Jakarta itu tidak dikomentari, biarkan masyarakat yang mengomentari," imbuhnya.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono merasa dikambing hitamkan oleh bakal calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Baca juga: Saat Anies Baswedan Doakan Ahmad Riza Patria dan Marshel Widianto Menang Pilkada Tangsel

Heru pun tidak terima, jika dirinya dituduh telah memotong program Anies Baswedan usai tidak lagi jadi Gubernur DKI pada 2022 lalu.

"Saya masuk Oktober 2022, APBD sudah berjalan 2022 untuk 2023, tidak ada kegiatan untuk masyarakat saya berhentikan, semua saya jalankan tapi saya rapihkan sesuai aturan yang ada," kata Heru, di lapangan Banteng Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2024).

Heru mengaku, dirinya menata semua program Pemprov DKI Jakarta demi memberikan rasa keadilan bagi warga tidak mampu.

Misalnya, ia menata penerimaan Kartu Jakarta Pintar (KJP) plus dengan memverifikasi data penerima agar tepat sasaran.

"Ada siswa yang kaya raya dapat KJP, semua saya rapihkan sesuai dengan aturan," tuturnya.