Kepala Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum dan HAM Kunker ke Rutan Tarutung

Kepala Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum dan HAM, Dr. Syarifuddin berkunjung ke Rutan Tarutung

Editor: Jefri Susetio
istimewa
Kepala Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum dan HAM, Dr. Syarifuddin berkunjung ke Rutan Tarutung, Kamis (30/5/2024). 

TRIBUNMEDAN.COM, MEDAN - Kepala Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum dan HAM, Dr. Syarifuddin berkunjung ke Rutan Tarutung, Kamis (30/5/2024).

Kunjungan ini untuk penguatan substansi teknis pelaksanaan survei dan verifikasi hasil survei persepsi anti korupsi dan survei persepsi kualitas pelayanan (SPAK-SPKP).

"Lakukan evaluasi kualitas pelayanan publik berdasarkan hasil SPAK-SPKP dengan memberikan perhatian. Dan intervensi terhadap unsur-unsur yang masih mendapat nilai lebih rendah dari unsur lainnya," ujar Syarifuddin kepada media.

Baca juga: Kanwil Kemenkumham Sumut Memperingati Hari Kebangkitan Nasional, Ingatkan Melek Teknologi

 

Ia menambahkan, ada beberapa rekomendasi Langkah strategis yang harus dilakukan unit pelaksana teknis.

Seperti meminta Rutan Tarutung menyematkan QR Code survei anti korupsi dan survei persepsi kualitas pelayanan di ruang layanan yang gampang diakses.

Lebih lanjut ia bilang SPAK dan SPKT punya peran startegis lantaran berfungsi sebagai data pendukung dalam penilaian kinerja Kemenkumham Sumut.

Menurutnya, penilaian zona integritas (ZI), evaluasi statistic sectoral Badan Pusat Statistik (BPS), respons survei penilaian integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Dan laporan kepuasan masyarakat terhadap layanan Kemenkumham Sumut akan bergantung pada data dari survei ini," katanya.

Dia menyampaikan, semua evaluasi itu sebagai upaya untuk wujudkan Zona Integritas sebagai bagian dari Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Dan, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Tidak hanya itu, mereka juga harus melakukan survei mandiri Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IPK-IKM) menggunakan aplikasi 3AS.

“Tujuan dari survei ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kepercayaan publik terhadap integritas. Dan pelayanan di satuan kerja Kemenkumham," ujarnya.

Baca juga: Berkolaborasi Puskesmas Hutabaginda, Rutan Tarutung Gelar Pemeriksaan Deteksi Dini HIV AIDS

 

Ucap Terimakasih

Sumber: Tribun Medan
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved