Pengprov MI Sumut Ikut Mosi Tak Percaya Kepengurusan PBMI, Desak Perubahan Kepemimpinan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN – Polemik organisasi di tubuh Pengurus Besar Muaythai Indonesia kian memanas. Puluhan Pengurus Provinsi Muaythai Indonesia dari berbagai daerah di Indonesia secara resmi mengajukan mosi tidak percaya terhadap kepengurusan pusat.

Langkah ini menjadi sinyal kuat adanya ketidakpuasan yang meluas di tingkat daerah terhadap kepemimpinan PBMI di bawah AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Para Pengprov menilai, kepengurusan saat ini tidak lagi mampu menjalankan roda organisasi secara profesional, serta dinilai kurang transparan dalam mengambil sejumlah kebijakan strategis.

Kondisi tersebut, menurut mereka, berdampak langsung terhadap pembinaan atlet di daerah. Sejumlah program pengembangan, agenda kompetisi, hingga tata kelola organisasi disebut tidak berjalan efektif, sehingga menghambat perkembangan olahraga Muaythai di berbagai provinsi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sedikitnya sekitar 30 Pengprov telah menyatakan sikap serupa. Dukungan mosi tidak percaya itu datang dari berbagai wilayah, di antaranya Sumatera Utara, Bengkulu, Banten, Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Lampung, Sulawesi Selatan, Bali, Gorontalo, Kalimantan Timur, Aceh, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Papua Tengah, Papua Selatan, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, serta sejumlah daerah lainnya.

Sekretaris Umum Pengprov MI Sumatera Utara, Zulkifli Lubis, menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama demi menyelamatkan organisasi dan masa depan atlet Muaythai Indonesia.

Menurutnya, berbagai persoalan yang terjadi di tingkat pusat telah berdampak langsung ke daerah. Program pembinaan atlet yang tidak berjalan optimal, minimnya kejelasan agenda kompetisi, hingga tata kelola organisasi yang dinilai kurang efektif menjadi alasan utama munculnya mosi tidak percaya tersebut.

“Kami dari seluruh Pengprov Muaythai se-Indonesia menyatakan mosi tidak percaya kepada kepemimpinan PB Muaythai Indonesia saat ini. Keputusan ini diambil demi menyelamatkan organisasi dan masa depan atlet Muaythai Indonesia,” ujar Zulkifli kepada Tribun Medan melalui sambungan seluler.

Pria yang akrab disapa Zul itu juga berharap adanya perubahan kepemimpinan di tingkat pusat. Para Pengprov, kata dia, menginginkan sosok ketua umum baru yang mampu membawa organisasi ke arah yang lebih profesional, transparan, serta berkeadilan bagi seluruh daerah.

Untuk itu, ia mendorong agar segera diambil langkah organisasi sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. Salah satu opsi yang mengemuka adalah digelarnya musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) guna menentukan kepemimpinan baru di tubuh PBMI.

Dengan adanya pembenahan tersebut, kepengurusan ke depan diharapkan mampu menjalankan program pembinaan secara merata tanpa keberpihakan kepada daerah tertentu. Hal ini penting agar seluruh atlet Muaythai di Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih prestasi.

“Dengan terpilihnya ketua yang baru nanti, kami berharap kepengurusan bisa lebih baik, lebih transparan, serta menjalankan program tanpa keberpihakan. Ke depan, Muaythai Indonesia harus bisa berkembang lebih maju dan merata di seluruh daerah,” pungkasnya.

(Cr29/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan