Karena saat ini sudah memasuki tahun politik, media-media baru pun mulai bermunculan.

Apakah itu media cetak, atau umumnya media online. Kemunculan media baru di tahun politik ini juga erat kaitannya dengan masalah profesionalisme.

Ada dugaan, bahwa kemunculan beberapa media saat ini hanya akan menjadi buzzer politik partai ataupun calon tertentu.

Dengan bermodalkan media online alakadarnya, calon legislatif dapat menekan ongkos publikasi,

Paling tidak, mereka akan menggunakan media onlinenya sendiri sebagai sarana kampanye, yang memungkinkan di dalamnya akan melibatkan peran jurnalis.

Melihat persoalan yang ada di depan mata, tentu Dewan Pers juga harus melakukan pengawasan secara ketat.

Jangan sampai jurnalis malah menjadi tim kampanye calon atau partai politik tertentu.

AJI, sebagai lembaga pers independen, sudah jauh hari memberikan ‘warning’ kepada seluruh anggotanya.

Langkah ini perlu dilakukan, mengingat godaan dari pihak tertentu sangat menggiurkan untuk menghasilkan pundi-pundi penghasilan secara mudah.

Dewan Pers, harus membuat aturan yang jelas menyangkut masalah ini.

Jangan sampai media atau jurnalis menjadi partisan partai atau calon tertentu di tahun politik yang mulai menghangat seperti sekarang.

Ada kekhawatiran, bahwa jurnalis akan terjerumus dalam pusara politik tanpa ia sadari.

Mulanya, mungkin hanya diminta memuat rilis kegiatan partai atau calon legislatif.

Tapi lama kelamaan, bisa saja jurnalis menjadi bagian tim sukes partai atau calon tertentu.

Menanamkan Nilai AJI

Aliansi Jurnalis Independen (AJI), sebagai organisasi pers konstituen Dewan Pers, perlu kembali mengingatkan seluruh anggotanya untuk tetap menanamkan nilai-nilai ke-AJI-an.

Terkhusus di tahun politik seperti sekarang ini, sudah sepatutnya seluruh anggota AJI menjunjung tinggi nilai independensi.

Jangan sampai terpengaruh dengan kepentingan politik pihak tertentu.

Sebab, pengaruh politik ini kadangkala tanpa kita sadari turut mempengaruhi karya jurnalistik yang kita hasilkan.

Jangan sampai jurnalis malah menjadi tim kampanye partai atau calon tertentu.

Jika hal ini terjadi, otomatis profesionalitas akan tergadai.

Cita-cita untuk menjadikan jurnalisme yang berkualitas barangkali tidak akan tercapai, jika jurnalisnya sendiri tidak patuh dan taat terhadap kode etik yang ada.

AJI, diharap terus mendorong anggotanya untuk menanamkan nilai-nilai ke-AJI-an, utamanya menyangkut independensi dan akuntabilitas.

Bukan hanya itu, AJI juga diharap bisa terus mendorong seluruh anggotanya untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis partai ataupun calon tertentu.

Sehingga, AJI sebagai wadah organisasi yang sudah mendapatkan pengakuan internasional bisa terus mendapatkan kepercayaan publik, sebagai lembaga yang mampu menghasilkan jurnalis andal berintegritas dan profesional.(Array/tribun-medan.com)