Di satu sisi, jurnalis tersebut bekerja mencari berita.

Di sisi lain, ia bahkan berperan layaknya seorang marketing.

Padahal, tindakan seperti ini menurut hemat penulis salah.

Sebab, jika seorang jurnalis turut berperan sebagai marketing yang mencari income untuk perusahaan, dapat dipastikan tidak akan pernah profesional dalam menjalankan tugasnya.

Karena daya kritisnya akan hilang akibat lobi-lobi masalah pemberitaan.

Untuk mengatasi masalah ini, tentu perlu adanya peran pengawasan dari Dewan Pers.

Lembaga negara yang ditunjuk untuk melindungi kemerdekaan pers ini juga sepatutnya rutin melakukan kajian terhadap persoalan kesejahteraan jurnalis.

Dalam Pasal 15 ayat (4) UU Pers poin b disebutkan, bahwa Dewan Pers memiliki fungsi melakukan pengkajian dan untuk pengembangan kehidupan pers. Menurut hemat penulis, ‘pengembangan kehidupan pers’ juga tak luput dari masalah kesejahteraan.

Namun faktanya, sampai sekarang belum ada formulasi khusus untuk menyelesaikan masalah kesejahteraan ini.

Padahal, sejak tahun 2006 lalu, mantan Ketua AJI Abdul Manan pernah memberi masukan, bahwa standar gaji jurnalis itu semestinya tiga kali dari UMP (Upah Minimum Provinsi).

Harapannya, semata-mata agar jurnalis bisa bekerja secara profesional, sebanding dengan risiko pekerjaan yang akan ditanggung.

Sayangnya, masukan AJI tersebut belum terlaksana hingga saat ini.

Sebab, Dewan Pers kala itu beralasan, bahwa penggajian jurnalis tergantung kondisi daerah dan keuangan perusahaan.

Padahal, untuk mendirikan media, minimal harus punya modal awal yang cukup kuat.

Ini pula yang mestinya menjadi catatan kedepan, agar ketika ada yang ingin mendirikan media, masalah ini harus dijadikan pertimbangan sebagai bahan evaluasi penerbitan izin dari Dewan Pers.

Tantangan di Tahun Politik