TRIBUN-MEDAN.COM,- Setiap jurnalis dalam menjalankan tugasnya harus mematuhi kode etik yang berlaku.

Tidak cukup dengan mematuhi kode etik saja, dewasa ini, jurnalis juga diharuskan mengikuti uji kompetensi jurnalis (UKJ) atau uji kompetensi wartawan (UKW) yang diselenggarakan organisasi jurnalis, apakah itu Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), maupun Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).

Esensi dari penyelenggaraan UKJ atau UKW ini semata-mata kembali memberikan bekal dan pemahaman kepada jurnalis yang bekutat dalam dunia pemberitaan.

Kemudian, kegiatan UKJ atau UKW ini sekaligus untuk menguji pemahaman seorang jurnalis atau wartawan menyangkut tugas-tugas yang mereka kerjakan selama ini.

Sehingga, dalam proses penyampaian berita, informasi yang disajikan memang layak diterima oleh publik sesuai dengan aturan atau kode etik yang berlaku.

Berkenaan dengan pelaksanaan UKJ, khususnya di organisasi AJI, setiap calon peserta, baik itu tingkat Muda, Madya, ataupun Utama, akan diberikan tugas untuk membuat semacam tulisan sebelum pelaksanaan UKJ digelar.

Ada beberapa tema yang diberikan panita dan penyelenggara, satu diantaranya menyangkut hukum pers, kode etik dan perilaku jurnalis.

Tulisan yang ditugaskan ini bisa dalam bentuk opini ataupun artikel.

Namun, sebelum masuk kepada contoh tulisan, ada baiknya mengetahui apa itu hukum pers dan kode etik.

Berikut kami sajikan ulasan menyangkut hukum pers dan kode etik jurnalistik.

Hukum Pers

Hukum Pers merupakan segala sesuatu yang mengatur seputar pers, mulai dari perusahaan pers hingga pekerja pers.

Di setiap negara, hukum pers ini di instrumenkan dalam berbagai bentuk aturan, ada yang menuliskan sebagai aturan baku dalam bentuk Undang-undang ataupun dalam betuk lainnya.

Hukum pers merujuk pada peraturan atau hukum yang mengatur kebebasan pers dan media massa.

Secara sederhana, hukum pers mengatur hubungan antara media dengan masyarakat dan pemerintah.

Hukum pers bertujuan untuk melindungi kebebasan pers dan menegakkan tanggung jawab pers.