Nasib Tenaga Kesehatan di Simalungun Uang BOK Dipotong Rp 1,2 Juta, Apa Reaksi PPNI Sumut?

Potongan BOK tenaga kesehatan ini nyatanya bukan terjadi di satu puskesmas saja. Menurut seorang dokter yang juga berdinas di Puskesmas mengatakan nyaris seluruh puskesmas di Simalungun.

“Yang ngerasakan ini ada di Puskesmas Sarimatondang, Puskesmas Raya dan Puskesmas Rambung Merah. Saya tahu karena mereka teman-teman saya,” kata dokter umum ini.

Lebih lanjut, dana BOK adalah Bantuan Operasional Kesehatan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka tugas pembantuan untuk kegiatan operasional puskesmas yang bersifat promotif dan preventif dalam pencapaian SPM kesehatan.

Berkaitan dengan pungli ini, Kepala Bidang Layanan Kesehatan (Yankes) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun, dr Rudi Pangaribuan mengatakan tenaga kesehatan yang menerima BOK adalah yang diusulkan Puskesmas sebagai penerima.

“BOK ditujukan kepada tenaga kesehatan yang melaksanakan program pelayanan kesehatan masyarakat yang memang dibiayai BOK,” kata dr Rudi.

Berkaitan tenaga kesehatan yang dipotong dana BOK-nya, Rudi malah berkilah seharusnya para tenaga kesehatan itu menolak.

“Bukannya pegawai berhak untuk menolak. Harusnya pegawai menolak. Karena itu rekening pribadinya. SK Honorer itu dari dinas bukan dari kepala Puskesmas. Bila kinerjanya baik tidak ada alasan tidak diperpanjang,” katanya.

PPNI Sumut Tunggu Laporan  

Merespons nasib para perawat dan bidan di Simalungun, Ketua PPNI Sumut Mahsur Al Hazkiyani mengatakan akan mengonfirmasi teman-temannya.

“Kita sedang mengonfirmasi, bang. Karena itu masa Kepala Dinas (Lydia Saragih) sebelum pelantikan yang baru ini kan,” katanya.

Sementara itu, Kasi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Simalungun Asor Olodaiv mengaku sudah mendengar kabar dugaan pungli yang dialami para tenaga perawat dan bidan di sejumlah Puskesmas di Simalungun itu.

“Udah dengar memang. Belum ada laporannya,” kata Asor saat dihubungi via WhatsApp

(alj/tribun-medan.com)