Ketika Gubernur Sumut Pertama Diminta 120 Juta Gulden oleh Naga Bonar untuk Anggaran Pasukan

Pada pertengahan 1947, Timur Pane serta pasukan pengawalnya mendatangi S.M. Amin selaku gubernur muda.

Tanpa basa-basi, Timur Pane mendesak Amin agar pasukan Marsose diterima sebagai tentara republik.

Namun yang lebih mencengangkan, Timur Pane meminta anggaran belanja untuk pasukannya sebesar 120 juta gulden setiap bulannya.

Angka yang dilontarkan Timur Pane itu sungguh tidak masuk akal. Dalam kondisi perang demikian kas pemerintah nyaris kosong.

“Tentu saja tuntutan ini ditolak!” ungkap Amin.

Mendengar tawarannya ditolak, Timur Pane hanya bisa mengumpat sambil menjual ancaman bakalan terjadi pertumpahan darah.

Pembubaran Marsose

Aksi Timur Pane yang meresahkan itu rupanya mendapat perhatian pemerintah pusat. Pada 29 Juni 1947, Panglima Komandemen Sumatra, Letnan Jenderal Soehardjo Hardjowardjojo membubarkan pasukan Marsose.

Meski demikian, pimpinan militer mengambil jalan tengah dengan tetap mengakomodasi keinginan Timur Pane dan mewadahi pasukannya.

Timur Pane kemudian diberi kedudukan sebagai panglima Legiun Penggempur dengan pangkat kolonel.

Ketika Belanda melancarkan agresi militernya yang pertama, pasukan Timur Pane tidak mampu memberikan perlawanan.

Gertak sambalnya tidak terbukti di medan perang.

Alih-alih bertempur di garis depan, pentolan laskar yang mantan copet di kota Medan ini menebar kekacauan di antara barisan pejuang.

Pada akhirnya, Timur Pane ditindak oleh tentara republik. Dia dicopot dari kedudukannya. Usai pencoptan itu, Timur Pane sendiri hilang tidak tentu rimbanya.

Namanya lebih dikenal sebagai bandit legendaris ketimbang tokoh pejuang.

• Berlangsung Selama 29 Tahun 1878-1907, Sejarah Perang Batak Bentuk Perlawanan Rakyat Tapanuli

• Daftar Pahlawan Nasional dari Sumut: Raja Sisingamangraja XII, Djamin Ginting hingga TB Simatupang

S.M Amin Nasution Jabat Gubernur Tiga Kali

Sementara itu, S.M. Amin diangkat menjadi gubernur Sumatra Utara yang pertama pada 1948. Amin berperan dalam meletakan dasar-dasar pemerintahan di daerah itu.