Ketika Gubernur Sumut Pertama Diminta 120 Juta Gulden oleh Naga Bonar untuk Anggaran Pasukan

Di masa kepempinannya, terbentuklah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatra Utara yang dilantik oleh Amin.

Tapi, Amin hanya setahun menjabat gubernur. Setelah Belanda melancarkan agresi militer kedua, pemerintahan diambil alih oleh Gubernur Militer Mayor Jenderal (tituler) Daud Beureuh.

Amin kemudian dialihtugaskan menjadi Komisaris Pemerintah untuk daerah Sumatra pada tahun 1950.

Pada 1953, Amin diangkat kembali menjadi gubernur Sumatra Utara. Pada periodenya keduanya ini, Amin kembali menghadapi tantangan berat.

Ketika itu, wilayah Aceh sedang bergolak akibat pemberontakan Darul Islam pimpinan Daud Beureuh. Penunjukan S.M. Amin guna memadamkan api yang sedang membakar Aceh terbilang tepat.

“Beliau diketahui sangat mengenal Aceh karena beliau cukup lama berada di sana, sejak menjadi anggota Komite Nasional Daerah,” tulis Muhammad Tuk Wan Haria dalam Gubernur Sumatra Utara dan Para Gubernur Sumatra Utara.

Hingga periode keduanya berakhir pada 1956, Amin dapat menyelesaikan konflik di Aceh lewat pendekatan perundingan dan negosiasi.

Selain itu, pada periode kedua Amin ini pula, kesebelasan PSMS Medan berada di puncak kejayaannya.

Dalam pertandingan-pertandingan di Stadion Teladan, PSMS selalu berhasil memukul kesebelasan luar negeri sehingga klub ini dikenal dengan julukan “the killer”.

Banyak makan asam garam dalam birokrasi di Sumatra, Amin kemudian ditarik pemerintah pusat untuk bertugas di Kementerian Dalam Negeri.

Amin menjadi tokoh penggaggas otonomi daerah. Dia menjabat sebagai Ketua Panitia Pembagian Daerah Indonesia (Penyelenggara Pemerintah Daerah).

Ketika Daud Beureuh Disuguhi Nasi Garam

Pada 1958, Amin menjadi gubernur lagi untuk kali ketiga. Namun kali ini, Amin menjadi gubernur Provinsi Riau yang dilantik pada 27 Februari 1958.

Di tengah jalan, Amin diberhentikan pada 1960 untuk bertugas kembali di Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.

Atas jasanya kepada negara, Presiden Sukarno menganugerahkan Satya Lencana kepada Amin pada 1961.

Di masa tuanya, Amin tetap aktif berkarya. Amin tergolong penulis yang produktif menulis buku seputar hukum maupun pandangan kritis tentang Indonesia pada masa itu.