Aktivis Kritik KPK Kepemimpinan Firli Bahuri Seolah Beri Contoh Lembaga Lain Raker di Hotel Mewah

TRIBUN-MEDAN.com - Raker KPK yang digelar di hotel mewah lagi-lagi menuai kritikan.

Jaringan Anti-Korupsi Yogyakarta mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepimpinan Firli Bahuri cs yang mengadakan rapat kerja (raker) di sebuah hotel mewah di Yogyakarta.

Peneliti Jaringan Anti-Korupsi Yogyakarta, Hanifah Febriani, menilai KPK telah menghilangkan keteladanan yang selama ini dapat dicontoh lembaga lain.

Baca juga: BERITA KPK RAKER di Hotel Jadi Sorotan, Novel Baswedan Kritik Pimpinan KPK Sekarang Suka Bohong

Baca juga: PADAHAL di Puncak Karir, tak Disangka Arya Saloka Mau Pensiun dari Artis, Ini Profesi Mau Ditekuni

Menurut dia, KPK sebenarnya telah memiliki fasilitas gedung yang cukup representatif untuk digunakan sebagai tempat raker.

Ia membandingkan, KPK era sebelumnya menyelenggarakan raker dengan memanfaatkan fasilitas yang ada untuk memberi contoh pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien kepada lembaga lain.

"Apa yang dilakukan KPK sekarang dapat menjadi tolak ukur bagi lembaga lain untuk mewajarkan praktik-praktik rapat kerja di hotel mewah," kata Hanifah dalam keterangannya, Sabtu (30/10/2021).

Sebagai lembaga yang bergelut dengan nilai nilai integritas, menurutnya, KPK harusnya lebih bijak memanfaatkan anggaran untuk program kerja lain yang lebih strategis.

Kritikan selanjutnya, Jaringan Anti-Korupsi Yogyakarta memandang, KPK sebagai institusi yang mengampanyekan nilai kesederhanaan telah gagal memberikan praktik baik penerapannya.

Padahal dari 9 nilai integritas yang selalu disuarakan KPK, salah satunya adalah kesederhanaan.

Kata Hanifah, KPK juga sering menyuarakan bahwa salah satu faktor internal penyebab korupsi adalah gaya hidup mewah.

"Pelaksanaan rapat kerja di hotel tidak mencerminkan nilai kesederhanaan, justru cenderung dekat dengan gaya hidup mewah," katanya.

Dengan demikian, tambahnya, wajar jika publik mempertanyakan konsistensi antara gagasan yang dibawa KPK dengan praktuk yang mereka lakukan.

"Hal ini merupakan langkah mundur penanaman nilai anti korupsi karena lembaga yang menyuarakan tidak dapat menginternalisasi nilai tersebut dalam praktiknya," tutur Hanifah.

Baca juga: DISINDIR Novel Baswedan Mau Awasi atau Lindungi soal Etik Lili Pintauli, Dewas KPK Tolak Laporan

Baca juga: KPK Gelar Rapat di Hotel Mewah Jadi Sorotan Sejumlah Pihak, Pukat UGM Pertanyakan soal Konsistensi

Jaringan Anti-Korupsi Yogyakarta juga menilai raker tersebut menggambarkan absennya kepekaan sosial dari pejabat KPK.

Hanifah berkata, kondisi pandemi Covid-19 yang belum usai seharusnya cukup menimbulkan empati dari pejabat KPK untuk menjaga sikap dan tindakannya.