Seret Gejolak Afghanistan dan Laut China Selatan, China-AS Berpotensi Perang Nuklir, Indonesia Siap?

Melansir The Strategist, Joe Biden telah berhasil melakukan apa yang ingin dilakukan Barack Obama dan Donald Trump tapi tidak bisa mereka lakukan.

Merencanakan memulangkan total seluruh tentara militer AS dari Afghanistan dan mengakhiri perang setelah 20 tahun berlangsung akhirnya terlaksana di era Joe Biden. Namun perang ini tidak berakhir dalam kondisi yang baik.

Hanya saja, Biden perlu melakukan ini karena prioritas AS telah bergeser sekarang.

AS pimpinan Joe Biden terlibat dalam membangun kembali kekuatan ekonomi dan kohesi nasional.

Tidak hanya itu, Biden ingin membangun kembali kepemimpinan sipil dan keamanan nasional.

Tentunya ini melibatkan diperkuatnya persekutuan AS dengan mitra internasional termasuk dalam ranah ekonomi, teknologi dan elemen keamanan.

Menangani terorisme tetap agenda, tapi kini prioritasnya lebih kecil daripada di era 9/11. Terorisme juga menjadi ancaman yang menyebar, tidak hanya terpusat di Afghanistan.

Fakta jika agenda lokal dan kebijakan luar negerinya sejajar artinya ketakutan di berbagai ibukota negara jika Biden akan memimpin AS yang introspektif sudah salah sasaran.

Melansir dari artikel INTISARI, Juru bicara Gedung Putih mengatakan: "Biden sangat yakin jika menangani ancaman dan tantangan 2021, tidak seperti di tahun 2001, kita perlu memusatkan energi, sumber daya, personil, kebijakan luar negeri dan kepemimpinan keamanan nasional untuk ancaman yang paling akut untuk AS: tantangan kompetisi dengan China, yang muncul karena pandemi ini dan pandemi masa depan, pada tantangan yang diberikan oleh ancaman teroris tersebar ini ke berbagai negara.

Pada kasus Obama, 'pivot' Pasifik tidak pernah terjadi karena ia tidak akan mengalihkan komitmen AS, terutama dari konflik Afghanistan. Sementara pada kasus Trump, kebijakan yang koheren dihindarinya, dan kebijakan China yang sukses dicapai dengan mengisolasi sekutunya lewat administrasi yang kurang baik.

Menginvestasi ulang dalam kekuatan teknologi AS dan terlibat kembali dengan sekutu adalah prinsip dasar AS era Biden. Kemudian, rencana Biden melawan Xi Jinping.

Cara Biden dimulai dengan melawan agresi militer China di Taiwan. Biden sudah mengirim 'delegasi informasi' ke Taiwan pada saat ia umumkan akhir dari kehadiran tentara AS di Afghanistan.

Xi Jinping kini mengatakan kepada dunia jika kebangkitan China tidak dapat dihindari, dan juga keruntuhan AS dan sekutu 'Barat'. Karena penilaian ini, ia telah mengambil risiko yang telah terbayar, di Laut China Selatan, di Xinjiang, dan di Hong Kong. Serta, konsekuensi kebijakan mengambil risiko oleh pemerintah China itu telah minimal.

Sanksi pada pejabat China yang tingkatnya lebih rendah ada pada penyiksaan di Xinjiang, dan pejabat Hong Kong terlibat dalam melaksanakan represi kasar Beijing atas kebebasan politik di sana.

Xi tidak akan mempertimbangkan berhenti, karena sekarang kebijakannya bergerak maju dengan pesat dalam prioritas lokal dan politik, yaitu penggabungan kembali Taiwan dengan China, yang bisa dipaksakan melalui serangan militer.

Keputusan Biden untuk mengakhiri perang Afghanistan artinya perhatian AS telah berpindah ke kompetisi dengan China di kawasan Laut China Selatan.

Pernyataan dari pemerintah Xi adalah Taiwan penting bagi rakyat China lebih daripada rakyat negara lain, sehingga tidak akan ada yang berkorban apapun jika melawan pencaplokan dari Beijing.

Nyatanya, Taiwan penting bagi AS, Jepang, India, Inggris, Jerman, Prancis, Korea Selatan, Filipina, Malaysia, dan bagi Australia. Negara itu tetap menjadi sekutu menguntungkan bagi AS baik secara ekonomi, teknologi, dan geopolitik.

Baca juga: Sebanyak 10.000 Militer China dan Rusia Gelar Latihan Gabungan Besar-besaran

Baca juga: Kim Jong Un Mendadak Perintahkan Tentaranya Siap-siap, Militer China-Rusia Telah Bergabung

Indonesia bisa meningkatkan keseimbangan strategis di Indo-Pasifik.

Hal tersebut disampaikan oleh Evan A Laksmana, peneliti senior di Centre of Asia and Globalisation di Lee Kuan Yew School of Public Policy Universitas Nasional Singapura, yang menulis di Foreign Policy.

Pasalnya, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan berada di posisi strategis antara Samudra Hindia dan Pasifik, Indonesia malah terkesan tidak siap menghadapi apa yang akan terjadi di depan mata.

Ekonomi Indonesia yang tetap bertahan dan tumbuh di tengah pandemi covid-19, tradisi kepemimpinan regional dan kontrol atas garis pantai tampaknya sangat penting dalam urusan persaingan AS-China.

Mengajak Jakarta bekerja sama dengan antara China atau AS tampaknya langkah logis dalam menyelesaikan drama geopolitik.

Setiap langkah Indonesia, mulai dari latihan militer sampai diplomasi vaksin, tampak lewat lensa ini.

Bergantung dengan siapa yang Anda tanya di Beijing atau Washington, pilihan Indonesia tampaknya jelas.

Salah satu menawarkan pertumbuhan dan kesejahteraan, walaupun merundung wilayah.

Sedangkan yang satunya menawarkan jaringan global hubungan keamanan meskipun komitmennya sering meragukan, tidak konsisten atau ada maunya.

Lantas mengapa Indonesia tidak akan memilih salah satunya?

Salah satu alasannya adalah karena ketidakpercayaan yang sudah mendalam.

Indonesia tidak percaya satu kekuatan besar bisa superior baik secara ekonomi, militer atau moral.

Lagipula, sepanjang sejarah strategi Indonesia, setiap memilih salah satu kekuatan besar telah membuat kepentingan Indonesia tersingkirkan, kalah dengan kepentingan pihak asing.

Dengan pengalaman itu, Indonesia mengembangkan pandangan aturan regional terpusat pada mempertahankan stabilitas dan legitimasi otonomi strategis dan menyangkal hegemoni kekuatan besar di wilayah tersebut.

Tujuan-tujuan ini menjadikan kebijakan luar negeri Indonesia kadang cenderung dipandang negatif, karena Indonesia punya daftar apa yang tidak mereka inginkan. Walaupun strategi menghindari ini sudah menguntungkan Jakarta dulunya, kini sudah tidak cocok lagi dengan iklim Indo-Pasifik.

Pemerintah Indonesia telah lama menghindari terlibat dengan kekuatan besar yang dapat mengecilkan legitimasi lokal. Konstitusi lokal, bukan kepentingan geopolitik yang meluas, sering menentukan mana kekuatan besar yang lebih penting.

Ketika ketegangan lokal membutuhkan dukungan TNI, pemerintah meminta bantuan negara adidaya yang menyediakan peralatan militer canggih atau latihan, biasanya AS.

Lain halnya ketika pemerintah mencari legitimasi ikatan ekonomi, perusahaan biasanya akan mendorong pemerintah untuk mencari dukungan di China.

Indonesia juga tidak ingin terlibat dengan negara adidaya untuk membatasi keinginan dan bagaimana Indonesia mempertahankan kepentingannya.

Jika AS mencoba untuk mengajak Indonesia melawan China di Laut Natuna Utara, seperti yang sudah dilakukan berulang kali, beberapa pembuat kebijakan mungkin melihatnya sebagai cara mengontrol strategi otonomi Jakarta, bahkan jika mereka secara diam-diam setuju Beijing membuat keributan di wilayah tersebut.

Dalam mode reaktif murni, mereka akan mencari cara mempertahankan otonomi strategis dengan mengeluarkan mantra bahwa Indonesia tidak ingin memilih.

Indonesia tidak ingin terlibat lebih jauh dengan konflik geopolitik tapi ingin lebih unggul di wilayahnya dan menjadi pimpinan regional, hal ini terlihat dari gagasan pembentukan ASEAN yang kemudian menjadi alat yang berguna bagi Jakarta.

Membentuk ASEAN bertujuan Indonesia bisa memastikan ada perdamaian regional yang mana Indonesia bisa fokus dalam stabilitas lokal. ASEAN juga menjadi alat Indonesia menolak hegemoni dunia masuk ke wilayah Asia Tenggara selama Perang Dingin.

Kini ASEAN juga jadi alat yang sama bagi Jakarta menghindari terlalu terlibat dalam persaingan hegemoni, tapi nyatanya praktik menghindar ini tidak bisa terus dilakukan. Lebih-lebih ASEAN kini malah menghadapi banyak masalah mulai dari Myanmar dan Laut China Selatan.

Evan menyarankan Indonesia mulai belajar dari negara kekuatan menengah seperti Australia, India, Jepang dan Korea Selatan.

Jika Indonesia sudah condong ke salah satu pihak, ASEAN pun akan lebih cepat menyelesaikan masalahnya. Namun masalahnya di tengah Covid-19, ketergantungan Indonesia pada China jauh lebih besar daripada ke AS.

Baca juga: Percaya Janji Taliban? Hingga Kini Belum Jelas Disampaikan Rincian Aturan Terhadap Hak Perempuan

Baca juga: Berpacu dengan Waktu untuk Mengevakuasi Warga, ISIS Ledakkan Bom, 90 Warga dan 13 Militer AS Tewas

(*/tribunmedan/intisari)