Gara-gara 'KPK Jangan Dilarikan ke Jokowi', Moeldoko Jadi Sasaran, soal TWK KPK Memanas

Selain itu Komnas HAM juga merekomendasikan untuk memulihkan status pegawai KPK yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat untuk dapat diangkat menjadi ASN di KPK.

• CEK REKENING Bantuan Subsidi Upah atau BLT 1 Juta untuk Pekerja, Cara Cek Penerima BSU

Rekomendasi tersebut merupakan bagian dari upaya menindaklanjuti arahan presiden yang sebelumnya disampaikan ke publik dan sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan pengalihan status pegawai KPK tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun di luar desain yang telah ditentukan tersebut.

Komnas HAM juga menyatakan, mengingat peran MK sebagai pengawal konstitusi dan hak konstitusional, maka pengabaian atas pertimbangan hukum dalam putusan MK tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk pengabaian konstitusi.

Komnas HAM juga merekomendasikan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses asesmen Tes Wawasan Kebangsaan pegawai KPK.

Komnas HAM juga merekomendasikan agar dilakukan upaya pembinaan terhadap seluruh pejabat kementerian lembaga yang terlibat dalam asesmen Tes Wawasan Kebangsaan agar dalam menjalankan kewenangan tetap patuh pada peraturan perundangan, serta memegang teguh prinsip profesionalitas, tranpsaransi, akuntabilitas, memenuhi asas keadilan, dan harus sesuai standar HAM

Selain itu, Komnas HAM juga merekomendasikan perlunya penguatan terkait wawasan kebangsaan, hukum, dan HAM untuk dijadikan code of conduct dalam sikap dan tindakan setiap ASN.

Terakhir, Komnas HAM merekomendasikan pemulihan nama baik pegawai KPK yang dianggap Tes Wawasan Kebangsaan sebab hal tersebut menyangkut hak asasi mereka.

Baca juga: Duh, Beras Bantuan dari Kemensos Bau dan Tidak Layak Konsumsi, Warga di Kabupaten Toba Komplain

(Tribunnews.com/Gita Irawan/, Ilham Rian Pratama

Baca juga: TERBONGKAR Selain Habib Bahar, Penganiaya Ryan Jombang Diduga Libatkan Massa dari Luar Lapas