Gubernur Anies Baswedan Salahkan Warisan Ahok saat Viralnya Pembahasan APBD DKI Tahun 2020

Saat heboh di media sosial soal pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun 2020 yang tengah berproses di DPRD DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyalahkan sistem e-budgeting atau penganggaran elektronik warisan dari gubernur sebelumnya, Ahok alias Basuki Tjahaja Purnama.

///

TRIBUN-MEDAN.COM -  Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI ini menyebut sistem digital tersebut tidak pintar atau smart.

“Kalau smart sistem, dia bisa melakukan pengecekan, verifikasi."

"Dia juga bisa menguji, ini sistem digital, tapi masih mengandalkan manual, sehingga kalau ada kegiatan-kegiatan, jadi gini (ditemukan masalah) ketika menyusun RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah),” kata Anies Baswedan di Balai Kota DKI pada Rabu (30/10/2019).

Hal itu dikatakan Anies saat menanggapi adanya usulan pembelian lem Aibon sebesar Rp 82,8 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat.

Kata Anies Baswedan, sebetulnya sistem tersebut digunakan di era gubernur sebelumnya.

Bahkan, beberapa waktu lalu Anies telah menemukan adanya kejanggalan anggaran dalam belanja alat tulis kantor (ATK) di dinas mencapai Rp 1,6 triliun. Namun Anies tidak mencari ‘panggung’ dengan memarahi anak buahnya karena mengajukan anggaran yang tidak wajar.

“Kalau diumumkan hanya menimbulkan kehebohan."

"Sebenarnya, kelihatan keren marahi anak buah, tapi bukan itu yang saya cari."

"Namun, yang saya cari adalah ini ada masalah dan harus dikoreksi karena mengandalkan manual,” ujar Anies.

“Kalau ngeceknya manual akan selalu berulang seperti ini dengan melihat situasi, kami perhatikan sistemnya harus diubah supaya begitu mengisi, hasil komponennya relevan,” katanya.

Atas temuan yang tidak wajar itu, Anies lalu mengecek satu persatu bersama pegawai satuan perangkat kerja daerah (SKPD) di wilayah DKI untuk turut mengawasi.

Bahkan Anies telah menunjukkan keanehan anggaran yang diusulkan tersebut kepada para pegawai struktural.

“Saya tidak umumkan keluar, karena saya mau koreksi dan tidak bisa seperti ini terus. Kalau diumumkan menimbulkan kehebohan dan gubernurnya kelihatan keren sih,” ucapnya.

Hingga kini, Anies berupaya untuk memperbaiki sistem tersebut agar tidak terulang kepada gubernur selanjutnya.

Dengan demikian, proses penganggaran bisa berjalan dengan baik dan akuntabel tanpa menimbulkan polemik.

“PR (pekerjaan rumah) ini, karena saya menerima warisan sistem ini dan saya tidak ingin meninggalkan sistem ini untuk gubernur berikutnya. Tujuannya agar gubernur berikutnya tidak menemukan masalah yang sama dengan yang saya alami,” jelasnya.

Sistem e-budgeting direncanakan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada 2013 lalu melalui Peraturan Gubernur Nomor 145 tahun 2013. Sistem tersebut kemudian dijalankan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat menjabat gubernur pada 2015 lalu.

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Anies Baswedan Menilai Kesalahan Sistem e-Budgeting Warisan Gubernur Ahok karena Tidak Smart System,

Sorotan untuk Pemprov DKI Suplai 2 Kaleng Lem Aibon per Murid Setiap Bulannya, untuk Apa? Hingga Biaya Rp 5 Miliar kepada lima influencer luar negeri yang memiliki pengikut (followers) media sosial terbanyak dengan masing-masing bayaran per orangnya sebesar Rp 1 miliar.

Sebelumnya viral di media sosial soal pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun 2020 tengah berproses di DPRD DKI Jakarta.

Pembahasan ini menjadi sorotan dari warga Jakarta, dan juga para anggota DPRD terutama partai-partai yang oposisi terhadap Gubernur Anies Baswedan.

Dampak dari banyaknya sorotan terhadap APBD DKI Jakarta Tahun 2020 ini adalah adanya perintah dari  Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada anak buahnya di semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk menyisir ulang rancangan APBD DKI 2020.

Tujuannya agar tidak ada anggaran ganda.

"Tadi itu lebih pada perintah untuk menyisir ulang semua anggaran agar tidak muncul, satu, duplikasi," ujar Anies usai memberi pengarahan dalam rangka pembahasan rancangan anggaran 2020 di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Anies mencontohkan, anggaran untuk memenuhi kebutuhan teknologi sudah disiapkan di unit Jakarta Smart City.

Dia tidak mau ada dinas-dinas mengalokasikan anggaran serupa sehingga dobel anggaran.

"Yang kedua, alat-alat yang belum habis, jangan belanja lagi. Kalau alat habis pakai memang harus belanja, tapi harus dicek statusnya seperti apa," kata dia.

Contohnya, kata Anies, SKPD menganggarkan pembelian tinta pada 2020 karena anggaran tersebut juga dialokasikan pada 2019.

Padahal, tinta yang dibeli menggunakan anggaran 2019 belum habis.

Selain itu, Anies meminta semua kegiatan pembangunan di Jakarta dikaji ulang.

"Kegiatan pembangunan, kami menggunakan bahan alat material dari mana. Kami milih material dari lokal, lokal itu maksudnya daerah Jakarta atau luar Jakarta, menggunakan tukang atau pabrik, itu semua supaya di-review," ucap Anies.

Setelah Direvisi, DKI Ajukan KUA-PPAS 2020 Sebesar Rp 89 Triliun

Setelah direvisi, anggaran dalam KUA-PPAS 2020 yang diusulkan adalah sebesar Rp 89,441 triliun.

Padahal dalam rancangan KUA-PPAS sebelumnya diusulkan sebesar Rp 95,99 triliun. Artinya ada perubahan kurang lebih Rp 6 triliun.

"Perhitungan kami eksekutif sampai kemarin sore Rp 89,44 triliun," ucap Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah dalam rapat KUA-PPAS 2020 di lantai 3 Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2019).

Untuk pajak daerah yang masuk dalam pendapatan asli daerah (PAD) direvisi dari Rp 50,5 triliun menjadi Rp 49,5 triliun.

Meski demikian, prediksi SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) juga direvisi dari Rp 8,5 triliun diprediksi menjadi Rp 3,08 triliun.

"Lalu kami sedang mempersiapkan karena ada perubahan signifikan, ada perbedaan Rp 6 triliun. Kami mohon ini perubahan sambil berjalan saat pembahasan," kata Saefullah.

Dalam rapat anggaran pada Agustus lalu, Pemprov DKI Jakarta mengajukan rancangan KUA-PPAS untuk rancangan APBD DKI 2020 sebesar Rp 95,99 triliun.

Namun anggaran tersebut kini direvisi dan dirapatkan kembali bersama DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024.

Banyak Anggaran Tidak Masuk Akal

Satu hal item yang menjadi sorotan warga Jakarta dan anggota DPRD Provinsi Jakarta adalah anggaran Rp 5 miliar untuk penyelenggaraan aktivitas promosi pariwisata dan kebudayaan melalui media sosial.

Anggaran sebesar itu dibayarkan kepada lima influencer luar negeri yang memiliki pengikut (followers) terbanyak dengan masing-masing bayaran per orangnya sebesar Rp 1 miliar.

Dana yang dianggarkan sebesar Rp 5.008.691.930. Rencana anggaran DKI Jakarta untuk tahun 2020 pun viral di media sosial. 

Kelima influencer itu rencananya diminta untuk membantu mempromosikan pariwisata dan kebudayaan DKI Jakarta kepada warganet yang menjadi pengikutnya (followers) di media sosial.

Terkait hal itu, Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Asiantoro menyatakan, usulan anggaran tersebut dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 sudah dicoret atau dibatalkan.

Artinya, pemerintah daerah tidak akan akan menyewa jasa influencer untuk membantu mempromosikan pariwisata dan kebudayaan DKI.

"Yang jelas sekarang anggaran itu sudah tidak ada atau dihapus yah," kata Asiantoro saat dihubungi Warta Kota pada Minggu (27/10/2019).

Asiantoro mengatakan, rencananya lima influencer yang direkrut itu memiliki jumlah pengikut yang banyak.

Namun Asiantoro enggan menjelaskan jumlah minimum followers influencer itu yang akan diundang DKI.

"Tadinya influencer luar negeri yang mempunyai followers banyak, tapi sekarang kan sudah enggak ada kegiatan itu," ujar Asiantoro.

Asiantoro juga enggan menjelaskan nama lima influencer yang akan diundang.

Dia beralasan, Dinas Pariwisata belum menentukan sosoknya karena baru sebatas pengajuan dana melalui KUA-PPAS.

"Belum ada penentuannya, baru melihat sebatas followersnya saja. Yang jelas sudah dicoret sejak awal Oktober lalu," imbuhnya.

Viral Anggaran Lem Untuk Siswa

Usai polemik anggaran Rp 5 M untuk Influencer dalam KUA-PPAS DKI Jakarta berakhir, kini terdapat lagi anggaran yang dinilai janggal.

Kejanggalan ini dibongkar oleh Anggota DPRD DKI Jakarta dari PSI, William Aditya Sarana melalui akun twitter resminya @willsarana.

Anggaran yang dinilai janggal ini adalah tentang pembelian lem aibon dengan jumlah anggaran yang fantastis, yaitu 82 milyar lebih.

Dalam cuitannya tersebut, ia mempertanyakan fungsi lem aibon yang yang akan disuplay oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta kepada setiap murid 2 kaleng sebulan.

William juga berjanji akan buka-bukaan mengenai anggaran APBD DKI Jakarta jika tweetnya banyak diretweet.

Sampai saat ini, tweet tersebut telah diretweet sebanyak 2,6 ribu.

Baca: Pasar Sangatta Utara Dijadikan Tempat Ngelem

Baca: Satpol PP Jaring 15 PSK dan Anak Ngelem

Baca: Jangan Merokok dan Ngelem

"Ditemukan anggaran aneh pembelian lem aibon 82 milliar lebih oleh Dinas Pendidikan.

Ternyata Dinas Pendidikan mensuplai 2 kaleng lem Aibon per murid setiap bulanya.

Buat apa?

Kalau banyak yang RT besok pagi saya akan buka-bukaan soal anggaran DKI," tulisnya

Bahkan salah seorang netizen menyoroti tentang terbengkalainya rencana rehab sekolah yang mau rubuh di tahun anggaran 2019 namun secara sepihak dibatalkan oleh pemerintah DKI Jakarta.

"Bnyk Rehab sekolah TA 2019 di  @DKIJakarta sdh di lelangkan ttpi dibatalkan sepihak oleh  @DKIJakarta
dgn alasan efisiensi anggaran. Pdhal sbgian sekolah yg akan direhab sdh hmpir rubuh & tak layak pakai. 
Smntra anggaran RTH, taman & byk lagi yg blm begitu pntng direalisasikan." tulis akun Andreas

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Heboh Anggaran Rp 5 M untuk Influencer Luar Negeri, Ini Penjelasan Dinas Pariwisata DKI, Anies Perintahkan Anak Buah Sisir Ulang Rancangan APBD 2020 dan Setelah Direvisi, DKI Ajukan KUA-PPAS 2020 Sebesar Rp 89 Triliun