Najwa Shihab, Dari Layar Kaca ke Menteri Jokowi?

Mungkinkah? Mungkin saja. Kenapa tidak. Toh, Jokowi sudah menabrak banyak rambu yang dicetuskan dan dijalankan presiden-presiden sebelum dia. Termasuk dalam memilih menteri. Jokowi, misaknya, mengejutkan pembencinya sekaligus pendukungnya tatkala menunjuk Susi Pudjiastuti sebagai menteri.

Hal lain yang membuatnya jadi mungkin adalah lowongan jabatan. Ibu Susi dipilih Jokowi lantaran pengalaman selama 30 tahun di bidang perikanan kelautan. Ibu Susi menguasai laut beserta segenap tetek bengeknya, tak terkecuali soal tipu-tipu kecurangan yang biasa dijalankan oleh para mafia dan bajak laut.

Najwa Shihab barangkali tidak demikian. Jokowi tidak akan memilihnya dengan pertimbangan pengalaman. Najwa berijazah S1 Hukum dari Universitas Indonesia dan kemudian bekerja sebagai wartawan, yang lantas, di sela rentang kariernya sejak mulai menjadi reporter muda berkode 01 hingga mengundurkan diri, melanjutkan studi di Royal Melbourne Institude of Technology (RMIT), Australia.

Jabatan apa yang cocok baginya di kementerian? Jelas tidak mungkin di kementerian yang membidangi hukum. Ada banyak figur yang lebih senior dan matang dari sisi usia, pengalaman, dan kapasitas.

Lalu apa? Menteri bidang telekomunikasi dan informasi? Sedikit banyak memang cocok. Persoalannya, apakah termungkinkan bagi Jokowi untuk menggusur Rudiantara? Mengacu pada banyaknya "kekacauan" komunikasi dan informasi di negeri ini, kemungkinan ke arah itu memang tidak tertutup. Siapa tahu, di tangan wartawan, kekacauan-kekacauan tersebut bisa diminimalisir atau bahkan dikikis habis.

Pos lain? Belakangan kabar akan pamitnya Khofifah Indar Pawansa untuk bertarung di Pilkada Jawa Timur berembus makin kencang. Barangkali saja Jokowi akan menempatkan Najwa Shihab di sini. Setelah sempat dihapus Presiden Abdurrahman Wahid, Kementerian Sosial menjadi pos bagi para politisi. Bachtiar Chamsyah mengepalai pos ini selama delapan tahun, disusul Salim Segaf Al-Jufri. Chamsyah dari PPP dan Al-Jufri dari PKS. Sedangkan Khofifah merupakan pentolan PKB.

Mungkinkah Jokowi menggantikan politisi dengan profesional sebagaimana BJ Habibie memulainya dengan Justika Baharsjah? Sekali lagi, kenapa tidak.(t agus khaidir)