Profil Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya, Bupati Lebak Ribut Bikin Wakilnya Ngamuk Soal Status Napi

Ringkasan Berita:

• Bupati Lebak, Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya merupakan politisi PDI Perjuangan
• Pada Senin, 30 Maret 2026, Bupati Lebak ribut dengan Wakil Bupati Amir Hamzah
• Keributan terjadi setelah Hasbi menyinggung status napi dari Amir Hamzah
• Video saat Wakil Bupati Lebak dipegangi oleh pegawai dan digiring keluar dari lokasi acara viral di media sosial

TRIBUN-MEDAN.COM,- Sosok Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya, Bupati Lebak, Provinsi Banten, untuk periode 2025–2030 terekam ribut dengan Wakil Bupati, Amir Hamzah.

Peristiwa itu terjadi saat acara halal bihalal Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pendopo Bupati Lebak, Senin (30/3/2026).

Hasbi yang kabarnya mulai terlibat prahara dengan Amir Hamzah menyinggung soal status napi.

Baca juga: Profil Amir Hamzah, Wakil Bupati Lebak Mantan Napi Kasus Suap Hakim MK Akil Mochtar

Mendengar ucapan Hasbi, Amir Hamzah naik pitam.

Keributan terjadi, hingga membuat suasana halal bihalal yang mestinya khidmat menjadi gaduh.

Amir Hamzah terpaksa dipegangi orang pegawai, untuk mengantisipasi keributan.

Sebelum terjadi cekcok, Bupati Lebak menyinggung soal tugas Wakil Bupati.

Baca juga: Profil Amsal Christy Sitepu, Direktur CV Promiseland yang Dituduh Korupsi Video Profil Desa

Hasbi menyinggung kinerja Wakil Bupati, hingga terlontar status napi yang pernah disandang Amir Hamzah.

Setelah keributan tersebut viral, keduanya jadi sorotan netizen.

Hasbi juga tak luput dari sorotan warganet.

Profil Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya

Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya adalah Bupati Lebak, Provinsi Banten, untuk periode 2025–2030.

Ia lahir di Lebak pada 10 Oktober 1984, sehingga berusia sekitar 41 tahun pada tahun 2026.

Baca juga: Harta Kekayaan Deddy Sitorus, Anggota DPR RI yang Sarankan Duit MBG Dialokasikan ke Lokasi Bencana

Hasbi beragama Islam, dan merupakan politisi PDI Perjuangan. 

Adapun latar belakang pendidikannya, Hasbi pernah menempuh pendidikan dasar di SD Kejaksaan, SMPN 4, SMAN 1, dan melanjutkan ke Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (atau sederajat; beberapa sumber menyebut S1 Fakultas Hukum).