Bupati Tapteng Minta Maaf soal Kinerjanya Pascabencana, Masinton: Ini Juga Kesalahan Saya

TRIBUN-MEDAN.com, TAPTENG - Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu memohon maaf kepada rakyat atas kinerja pemerintahannya sebagai pelayan masyarakat belum efektif, terutama di masa pemulihan pascabencana. 

Masinton tak memungkiri bahwa kinerjanya sebagai bupati atas kejadian ini banyak kesalahan, yang kini membuat warga banyak menjerit memohon diberikan bantuan--seperti jaminan hidup (jadup) yang ramai diperbincangkan di Tapteng saat ini. 

"Ini juga kesalahan saya. Kami juga memohon maaf kepada seluruh masyarakat atas pelayanan pemerintah yang belum cepat, belum merata, dan belum sepenuhnya menjawab harapan, khususnya pascabencana,” ujarnya di acara Murenbang 2026 di GOR Pandan, Selasa (14/4/2026). 

Menurutnya, Musrenbang kali ini bukan sekadar agenda penyusunan program, melainkan momentum kebangkitan daerah untuk menata kembali arah pembangunan yang lebih tangguh terhadap bencana. 

“Kita ingin memastikan pemulihan tidak hanya memperbaiki yang rusak, tetapi juga membangun masa depan yang lebih kuat. Ini adalah momentum kebangkitan Tapanuli Tengah,” tegasnya.

Kelemahan fundamental

Dalam kesempatan itu, Masinton juga memaparkan berbagai persoalan mendasar dalam tata kelola pemerintahan daerah. 

Berdasarkan hasil evaluasi, ia mengungkapkan bahwa reformasi birokrasi di Tapanuli Tengah belum berjalan optimal, bahkan dinilai mengalami kegagalan fundamental.

"Perencanaan kinerja pemkab menunjukkan kelemahan fundamental yang mengkhawatirkan. Indikator kinerja yang ditetapkan tidak memenuhi kriteria, tidak spesifik dan target yang ditetapkan tidak realistis," ungkapnya. 

Beberapa temuan utama antara lain belum tersusunnya rencana aksi reformasi birokrasi, tidak optimalnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, serta rendahnya indeks kualitas kebijakan dan pelayanan publik. 

Selain itu, survei kepuasan masyarakat juga disebut belum pernah dilakukan secara maksimal sebagai dasar evaluasi pelayanan.

“Pemerintah tidak boleh berjalan tanpa sistem, tanpa standar, dan tanpa evaluasi. Kita harus berbenah mulai dari dasar, memperkuat sistem, standar operasional, dan melakukan evaluasi secara berkala,” ujarnya.

Lemahnya perencanaan

Ia juga menyoroti lemahnya perencanaan kinerja yang tidak berbasis dampak dan manfaat. Program yang dijalankan selama ini dinilai hanya bersifat administratif tanpa ukuran yang jelas terhadap hasil dan manfaat bagi masyarakat.

Bupati menegaskan pentingnya transformasi budaya kerja aparatur sipil negara (ASN) dari pola lama yang administratif menjadi kinerja yang terukur, berdampak, dan berorientasi pada hasil.

Selain itu, ia mengingatkan adanya risiko serius jika pembenahan tidak segera dilakukan, termasuk potensi pemborosan anggaran, meningkatnya risiko korupsi, hingga intervensi pemerintah pusat akibat rendahnya kinerja daerah.

“Jika kita tidak segera berbenah, maka kepercayaan pusat akan menurun. Dampaknya sudah terasa, di mana transfer anggaran ke daerah mengalami penurunan,” ungkapnya.

Menutup sambutannya, Masinton mengajak seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk bersatu dalam semangat gotong royong membangun Tapanuli Tengah.

“Mari kita satukan langkah, perkuat solidaritas, dan percepat pemulihan. Dari ujian ini, Tapanuli Tengah tidak boleh melemah, tetapi harus bangkit dan maju,” pungkasnya.

(ase/ Tribun-medan.com) 

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan