Kanwil Kemenkum Sumut Hadiri Pengukuhan Kepala Kantor Perwakilan LPS I Medan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN – Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara didampingi Kepala Tim Kerja Kehumasan dan Kepala Tim Kerja Pelaporan menghadiri kegiatan Pengukuhan Kepala Kantor Perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) I Medan pada Senin, 4 Mei 2026.

Kehadiran tersebut mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Ignatius Mangantar Tua Silalahi.

Kegiatan diawali dengan prosesi pengukuhan yang berlangsung khidmat sebagai bagian dari penguatan kelembagaan LPS di daerah dalam menjalankan mandatnya menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Momentum ini menjadi penting dalam mempertegas peran LPS dalam menjamin simpanan masyarakat serta menjaga kepercayaan publik terhadap industri perbankan.

Dalam sambutannya, Farid Azhar Nasution menegaskan bahwa LPS memiliki peran strategis dalam menjamin simpanan masyarakat serta memperkuat kepercayaan publik terhadap industri perbankan. Menurutnya, stabilitas sistem keuangan merupakan fondasi utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika perekonomian yang terus berkembang.

Baca juga: Perkuat Akuntabilitas Keuangan, Kanwil Kemenkum Sumut Ikuti Pembinaan dan Penilaian PIPK Tahun 2026

Pada kesempatan tersebut, Jimmy Ardianto resmi dikukuhkan sebagai Kepala Kantor Perwakilan LPS I Medan. Diharapkan, kepemimpinan yang baru dapat semakin memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi LPS di wilayah Sumatera Utara, khususnya dalam meningkatkan literasi serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem penjaminan simpanan.

Sementara itu, Bobby Nasution dalam sambutannya menyampaikan harapan agar LPS dapat terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Sinergi tersebut dinilai penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendorong terwujudnya Sumatera Utara yang berkah dan berdaya saing.

Partisipasi Kanwil Kemenkum Sumut dalam kegiatan ini mencerminkan komitmen untuk terus memperluas jejaring kelembagaan serta memperkuat koordinasi lintas sektor guna mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif dan peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan ekonomi di wilayah Sumatera Utara. (*)