Gubernur Bobby Klaim Angka Kemiskinan Menurun, Pengamat: Masih Banyak Tantangan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Gubernur Sumut Bobby Nasution mengatakan, angka kemiskinan di Sumut mengalami penurunan dan itu partisipasi angkatan kerja alami peningkatan.

Menurut Bobby, hal itu disebabkan adanya program pengentasan kemiskinan Pemprov Sumut yang menunjukkan dampak positif.

Dirincikan Bobby, angka kemiskinan turun 0,63 poin, dari 7,99 persen pada 2024 menjadi 7,36 persen pada 2025, atau berkurang sebanyak 87.760 jiwa.

"Di sektor ketenagakerjaan, tingkat partisipasi angkatan kerja pada 2025 mencapai 72,29 persen, meningkat dibandingkan 71,36 persen pada 2024," ucapnya, dalam keterangan tertulis yang dilihat Rabu (8/4/2026).

Sementara itu, lanjut Bobby, angka IPM juga mengalami kenaikan sebesar 0,71 poin, dari 75,76 pada 2024 menjadi 76,47 pada 2025.

“Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi, mengalami peningkatan PDRB per kapita dalam tiga tahun terakhir, peningkatan sebesar 8,60 persen yaitu dari Rp 62,08 juta (2023) menjadi Rp 67,42 juta tahun 2024 dan 2025 menjadi Rp 72,62 juta atau sebesar 7,76 persen,” jelasnya.

Baca juga: Data BPS Pernah Diragukan soal Jumlah Kemiskinan, Kini Terbukti pada Kondisi Nenek Wilhelmina

Menanggapi itu, Pengamat Sosial Sumut Suryadi mengatakan, meski mengalami penurunan, masih banyak tantangan Pemprov Sumut untuk mengentaskan kemiskinan.

"Meski angka kemiskinan di Sumut menurun, masih ada tantangan yang perlu dihadapi. Dan masih perlunya upaya lebih dalam penanganan kemiskinan," jelasnya, Rabu (8/4/2026).

Dikatakannya, Pemprov Sumut tetap harus melihat beberapa faktor yang menjadi penyebab kemiskinan lalu segera memperbaiki dengan program yang lebih efektif.

"Dari kacamata sosial, penting untuk melihat data secara menyeluruh. Jika angka kemiskinan di Sumut menunjukkan tren menurun, itu adalah kabar baik yang menunjukkan keberhasilan program-program pemerintah dan masyarakat. Namun, perlu indikasi lebih lanjut adanya masalah struktural yang perlu ditangani," jelasnya.

Selain itu, menurutnya, pemerintah juga perlu memperbaiki data bantuan sosial. Tujuannya, agar bantuan bisa terbagi secara merata.

"Melakukan audit terhadap penerima bantuan sosial untuk memastikan bantuan tepat sasaran (verifikasi dan validasi penerima Bansos dll)," katanya.

Hal yang harus dibenahi lainnya adalah, meningkatkan program-program yang bisa menurunkan angka kemiskinan.

"Seperti meningkatkan Program Pendidikan dan Pelatihan. Bisa difokuskan pada peningkatan keterampilan masyarakat agar lebih siap menghadapi pasar kerja," jelasnya.

Diketahui, berdasarkan catatan Tribun Medan, sejauh ini ada banyak program Pemprov Sumut untuk angka kemiskinan di Sumut.